× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda hukrim Kabulkan Gugatan Walhi, PTUN Banda Aceh Batalkan IPPKH Pembangunan PLTA Tampur

Kabulkan Gugatan Walhi, PTUN Banda Aceh Batalkan IPPKH Pembangunan PLTA Tampur

SHARE
Kabulkan Gugatan Walhi, PTUN Banda Aceh Batalkan IPPKH Pembangunan PLTA Tampur

Kabulkan Gugatan Walhi, PTUN Banda Aceh Batalkan IPPKH Pembangunan PLTA Tampur. (Ist)

BANDA ACEH - Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh mengabulkan Gugatan Penggugat (Walhi) untuk seluruhnya terkait penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh kepada PT. KAMIRZU untuk Pembangunan PLTA Tampur-I, di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Rabu (28/08/2019). 

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur menyebutkan, putusan tersebut adalah kemenangan Rakyat, terciptanya lingkungan yang sehat serta pemenuham Hak atas Lingkungan adalah bentuk keadilan hukum yang diperoleh hari ini. 

Pihaknya mengapresiasi Putusan tersebut, sebab, menurut Muhamad Nur, saat ini sangat jarang ada Pengadilan yang memberi putusan sebagaimana yang dilakukan hari ini, seperti barang langka Putusan Hukum yang digugat dalam aspek lingkungan hidup. 

“Kami sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah dengan teliti meilihat perkara ini dari berbagi aspek,” ujar M. Nur.

Selain itu, Ketua Tim Pengacara Walhi, Muhammad Reza Maulana, SH memyebutkan, intinya dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) No. 522.51/DPMPTSP/1499/2017 yang diterbitkan Gubernur Aceh, dihubungkan dengan UUPA (Pasal 156, 165 dan 150) UU Kehutanan dan aturan Pelaksananya (UU 41/1999, PP 24/2010, Permen LHK No. P-50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 dan seterusnya), meyatakan Gubernur hanya berwenang menerbitkan IPPKH untuk luasan paling banyak 5 Hektar dan bersifat Non-Komersial. 

“Sedangkan fakta hukumnya IPPKH yang diterbitkan Gubernur Aceh kepada PT. KAMIRZU diterbitkan dengan luasan 4.407 Hektar, sehingga Majelis Hakim menyatakan Gubernur Aceh tidak berwenang menerbitkan IPPKH,” kata Reza. 

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menyampaikan Penerbitan Izin di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) juga bertentangan dengan Pasal 150 UU Pemerintahan Aceh, menurut Reza, ada yang menarik dalam Putusan tersebut, dimana, adanya bentuk penemuan hukum oleh Majelis yaitu Objek Sengketa (IPPKH) ternyata telah diubah atau direvisi dengan IPPKH baru pada tanggal 29 Januari 2019, dan Majelis Hakim menyatakan karena bentuknya revisi maka dianggap satu kesatuan sehingga Majelis Hakim menarik perubahan tersebut ke dalam Persidangan dan disebutkan pembatalan di dalam Putusannya.

 “Artinya, selain telah dengam objetive menilai dan memutuskan Majelis Hakim juga memberikan pelajaran hukum baru bagi seluruh Rakyat Indonesia,” tambahnya. 

Berikut seluruh amar Putusan Hakim Dalam Eksepsi, menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara: 

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Batal dan/atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Aceh No. 522.51/DPMPTSP/1499/2017, tanggal 09 Juni 2017 tentang Pemberian IPPKH dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga air Tampur-I (443 MW) seluas -+ 4.407 Ha atas nama PT. Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh beserta perubahnnya.
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa beserta perubahannya.
  4. Membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Selebihnya Majelis Hakim hakim memberikan kesempatan untuk para pihak yang berkeberatan mengajukan Banding ke PT. TUN Medan paling lama 14 hari sejak putusan ini dibacakan (r/Cr)

VIDEO

BERITA DAERAH

img-20190916-wa0149.jpg

Mahasiswa Papua di Pringsewu : Kami Nyaman Disini, Warganya Ramah-Ramah

Pringsewu - Kapolsek Pringsewu Kota Polres Tanggamus Kompol Basuki Ismanto, SH. MH melaksanakan silaturahmi keamanan dan...