× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda hukrim Meneropong Polemik PDKS dan Kasus Membalut Darmili

Meneropong Polemik PDKS dan Kasus Membalut Darmili

SHARE
Meneropong Polemik PDKS dan Kasus Membalut Darmili

Darmili, Mantan Bupati Simeulue dua periode yang juga pendiri PDKS. (ist)

SIMEULUE - Pasca berdirinya Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), tampaknya tidak pernah selesai dari berbagai polemik, persoalan ataupun gonjang-ganjing di kalangan publik terutama masyarat Simeulue, bahkan akhirnya telah menjerat sang pendiri harus berhadapan dengan hukum. Lantas, bagaimana cerita sesungguhnya?.

Histori Berdirinya PDKS

Sejarah berdirinya PDKS bermula berdasarkan instruksi Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Endang Swarya, dimana saat itu tahun 2002, penguasa darurat militer di Aceh ini mengundang seluruh Bupati dan Gubernur Aceh dan memerintahkan agar masing-masing Bupati dan Walikota berupaya semaksimal mungkin membuka lapangan kerja di wilayahnya, agar ekonomi masyarakat meningkat, sehingga tidak mudah dibujuk rayu oleh Gerakan Separatis Aceh demi menjaga keutuhan NKRI.

Menjawab persoalan tersebut, tampaknya menjadi tantangan tersendiri bagi Darmili dan Ibnu Aban (Almarhum) setelah dilantik menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue definitif pertama periode 2001-2006 setelah lepasnya kabupaten Simeulue menjadi kabupaten definitif dari kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 Oktober 1999 lalu.

BACA JUGA: KSO PDKS, PT KSG Belum Setor Satu Rupiahpun ke Pemkab Simeulue

Tak hanya itu, sebagai kepala derah yang baru di lantik di tahun itu, banyak pekerjaan rumah (PR) yang musti diselesaikannya. Pada awal tahun 2002, Kabupaten Simeulue masih jauh tertinggal, bahkan sangat memperihatinkan. Mulai dari minimnya infrastruktur, pendapatan ekonomi masyarakat perkapita sangat rendah hingga pendapatan asli daerah juga sangat rendah, bahkan nyaris tidak ada.

Nah, Menindakluti instruksi Pangdam dibarengi PR di atas, muncullah ide Darmili untuk membuka kebun kelapa sawit berlabel Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang dikelolah langsung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Simeulue.

"Setelah berkonsultasi dengan DPRK Simeulue, saya melaporkan kepada Bapak Pangdam, bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue sepakat untuk menciptakan lapangan kerja tersebut dengan membuka Perkebunan Kelapa Sawit seluas 5.000 Hektar, terbagi dua lokasi, yaitu kecamatan Teluk Dalam seluas 3.500 Ha dan kecamatan Teupah Selatan 1.500 Ha," ungkap Darmili saat diwawancarai pemburunews.co, Rabu (24/7/2019) lalu.

BACA JUGA: Ini Alasan PT KSG Belum Setor Bagi Hasil Ke Pemkab Simeulue

Bukan tanpa alasan mengapa ia tertarik membuka kebun kelapa sawit tersebut, dikatakannya, ada 5 pertimbangan mendasari idenya itu. Pertama, terdapat ribuan hektar lahan terlantar bekas tebangan HPH yang sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit. kedua, perkebunan kelapa sawit dapat menyerap ribuan tenaga kerja sesuai dengan arahan Pangdam.

Ketiga, kelapa sawit merupakan produk pertanian yang mempunyai pemasaran yang luas sehingga tidak mengalami kendala dalam penjualan hasil. Keempat, PDKS dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kelima, katanya, terserapnya ribuan tenaga kerja sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.

Lantas tak ayal, setelah disetujui Pangdam, kata Darmili, ia bersama DPRK Simeulue langsung membahas rancangan qanun sebagai dasar hukum pendirian PDKS berbentuk BUMD. Singkatnya, tanggal 24 September 2002 DPRK pun mengesahkan qanun tersebut bernomor 22 tahun 2002.

Dari qanun itu, kata Darmili, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue yang disetujui sebesar Rp200 miliar, selanjutnya pada tahun 2012 penyertaan modal ditambah menjadi Rp250 miliar termasuk di dalamnya pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) berkapasitas 20 ton per jam.

Sejak disetujui DPRK, dengan niat yang tulus, Darmili langsung mendirikan PDKS di bawah pimpinan dua putra daerah Simeulue yaitu Ir Yazid dan Aliuhar, SP. Sejak itu, dilakukan pembersihan lahan (land clearing), pengadaan dan penanaman bibit, kemudian sekira tahun 2006 penanaman sawit seluas 5.000 hektar selesai dikerjakan termasuk emplasmen. Sawitpun sudah mulai berbuah pasir atau tandan buah segar (TBS), puncaknya sekira tanggal 2 Agustus 2008 dilakukan panen perdana, waktu itu secara resmi dihadiri oleh Menteri Kehuatan Republik Indonesia, M.S. Kaban.

Wajar saja, kehadiran kebun plat merah yang beroientasikan kelapa sawit di bawah naungan BUMD tersebut, disyukuri masyarakat Simeulue, ribuan pujian pun menghujani sang pendiri, mengapa tidak?, bayangkan ribuan warga Simeulue terserap jadi tenaga kerja di PDKS. Ini diakui oleh mantan staf personalia PDKS, Adi Usman. katanya, sekitar 4000 lebih warga Simeulue bekerja di PDKS saat itu, standar upah minimum, katanya saat itu warga Simeulue sudah berani melakukan pinjaman kredit.

"Bayangkan, waktu itu hampir seluruh pekerja di PDKS mempunyai motor karena mereka sudah berani berkredit di bank-bank, selain itu, setiap hari akhir pekan, di pasar simpang lima itu, rame yang belanja, itu artinya sebag upai tand bahwa warga masyarakat Simeulue ada pengasilan," tandas Adi Usman.

Kerugian Operasional PDKS

Harus diakui, masih kata Darmili, bahwa pada pertengahan tahun 2012 operasional PDKS mengalami kerugian, alsanya karena masa itu harga TBS turun drastis, hasil TBS masih 20 persen, tidak adanya PMKS, sehingga TBS harus di mobilisasi ke Daratan luar Simeulue yang harganya mengalami fluktuatif. Bahkan, alasan yang sangat krusial, kapasitas angkutan menggunakan kapal feri terbatas hanya 1 unit kapal fery saat itu, sehingga TBS banyak yang busuk. Akibatnya gaji pekerja selama 3 bulan tidak dapat terbayarkan dan kontribusi kepada PAD belum dapat diberikan.

"Andaikan PMKS sudah beroperasi, seluruh TBS PDKS termasuk kebun rakyat dapat diolah, maka PDKS tidak mengalami kerugian, justru 50 persen dapat menjadi PAD Simeulue," ketus Darmili.

Dijelaskan mantan Bupati Simeulue yang menjabat dua periode ini, sebenarnya kerugian akibat tidak adanya PMKS telah terjadi sejak tahun 2009 pasca panen TBS perdana tahun 2008. Pembangunan PMKS tersebut telah direncanakan sejak tahun 2004, saat itu ia mengajukan pinjaman ke Islamic Development Bank (IDB) sebesar 30 Juta USD, salah satu item pekerjaan dalam proposal pinjaman ke IDB tersebut adalah untuk pembangunan 1 unit PMKS dengan kapasitas 30 ton per jam senilai 6 Juta USD.

"Pinjaman tahap pertama tahun 2007, disetujui IDB sebesar 15 juta USD (lebih kurang Rp 180 miliar). Karena saat itu masih dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami Desember 2004, sehingga atas arahan Presiden, dana dari IDB dilaksanakan oleh BRR, begitu juga dengan penggunaannya, maka tidak sesuai lagi dengan proposal semula termasuk pembangunan PMKS dihilangkan," tandas Darmili.

Setelah Gagalnya pembangunan PMKS dari dana IDB, lanjutnya, ia berupaya sekuat tenaga mencari dana dari berbagai pihak, mulai BRR, Perbankan termasuk Lembaga Keuangan AS tetapi semuanya terkendala akibat belum adanya izin HGU atas lahan PDKS.

"Lalu saya bermusyawarah dengan DPRK Simeulue agar dana pembangunan PMKS dialokasikan secara bertahap dalam APBK Simeulue mulai tahun 2010. Kapasitas PMKS juga sepakat diturunkan dari 30 ton per jam menjadi 20 ton per jam," imbuhnya.

Lalu, pada tahun 2010 dialokasikan dana APBK untuk pembangunan PMKS Rp10 miliar dan tahun 2011 dialokasikan Rp10 miliar. Untuk menentukan pelaksana pembangunan dilakukan melalui lelang terbuka.

"Demi Allah saya tidak mencampuri sedikitpun tugas panitia pelelangan masa itu. Ada memang yang melobi saya tetapi saya tolak sehingga ia sakit hati dan membenci saya. Akhirnya dari hasil lelang tersebut, terpilihlah PT. Amarta Karya (Persero), sebuah Perusahaan Negara dengan harga penawaran Rp 46 Milyar," tegasnya.

Sesuai laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan kepadanya masa itu, bahwa dana yang telah dialokasikan selama 2 tahun hanya bisa mencapai 44 persen. Sehingga, pada saat penyusunan APBK tahun 2012, ia mengusulkan tambahan biaya untuk penyelesaian pembangunan PMKS itu Rp26 miliar, tetapi yang disetujui DPRK hanya Rp24 miliar.

"Tanggal 27 Maret 2012 masa jabatan saya berakhir, saya tetap berharap PMKS segera selesai dibangun supaya kerugian PDKS tidak terus berlanjut, lapangan kerja bertambah dan Pendapatan Asli Daerah juga meningkat," harapnya.

KSO PDKS Dengan PT. Kasama Ganda

Namun Sayangya, harapan Darmili tak seindah ekspektasinya. Seiring dengan bergulirnya waktu, tampuk kepemimpan Simeuluepun bergulir dari Darmili ke Riswan NS. Sekitar sebulan usai pelantikan Riswan NS dan Hasrul Edyar menjadi bupati dan wakil bupati Simeulue periode 2012-2017, tepatnya sekira pertengahan Agustus 2012, karya inovatifnya menuai bencana dan petaka. Karena gaji belum dibayarkan, karyawan PDKS melakukan aksi unjuk rasa, menuntut hak-hak normatif seperti gaji yang masih tertunggak serta menuntut dibayarkannya tunjangan hari raya (THR) sesuai UU tenaga kerja nomor 13 tahun 2003. Amukan masapun membabi buta, kantor PDKS yang berada di samping DPRK Simeulue diobrak-abrik dan kaca-kaca jendela kantor dipecahkan massa.

Singkatnya setelah perundingan alot, tuntutan karyawanpun dipenuhi, tetapi PDKS divakumkan oleh Pemerintahan Riswan NS dan Hasrul Edyar. Buntutnya, PDKS dipindah tangankan ke ke pihak swasta yaitu PT Kasama Ganda (KSG) dan ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya di PDKS diPHK.

Akhirnya, PDKS jatuh ke tangan swasta terwujud. Legalitasma PDKS dengan PT KSG yang dikemas dengan nama kerja sama operasional (KSO) dibuat di hadapan notaris Adi Pinem nomor 65 tanggal 19 Desember 2019. Dalam akta tersebut Pihak pertama atas nama PDKS diwakili oleh Ir Ibnu Abbas (PNS/Direktur Utama) dan Asmanuddin, SH.MH. (PNS/Direktur Operasional), sementara dari Pihak kedua atas nama PT. Kasama Ganda dihadiri langsung oleh H. Sulaiman selaku Direktur Utama. Di samping itu, turut juga hadir didepan Notaris pada saat itu 5 orang Pejabat dari Pemkab Simeulue yaitu Drs. Riswan NS (PNS/Bupati Simeulue), Hasrul Ediyar S.Sos MAP (PNS/Wakil Bupati), H. Aryaudin (Ketua DPRK), Asdarmansyah Mas, SE (Wakil Ketua DPRK), Hasdian Yasin, SP (Wakil Ketua DPRK).

Dari pasal-pasal yang tertuang pada akta notaris yang dibuat tersebut dikutip beberapa butiran penting dalam KSO, antara lain:

1. Luas kebun yang dikelolah PT KSG seluas 2.250 hektar di Kecamatan Teupah Selatan dan 2.725 hektar di Kecamatan Teluk Dalam.

2. Pihak kedua akan merawat, memanen dan menyisip tanaman di lahan seluas 4000 hektar dalam kurun waktu dua tahun sejak perjanjian dibuat.

3. Perjanjian KSO berlaku selama 20 tahun yaitu sampai dengan tanggal 18 Desember 2032 dan tidak dapat dibatalkan walaupun pergantian Bupati dan Wakil Bupati Simeulue berganti.

4. Pihak kedua memasukkan modal berupa uang, peralatan dan tenaga ahli.

5. Pihak kedua membiayai seluruh biaya operasional PDKS seperti pemupukan, pembersihan, pembuatan saluran, jalan jembatan, panen buah dan sebagainya.

6. Pihak pertama mendapat fee keuntungan 45 persen dan pihak kedua 55 persen.

7. Pihak kedua akan membayar pesangon karyawan dan semua hutang PDKS di Bank. Seluruh pengeluaran tersebut sebagai pinjaman pihak pertama dan akan dipotong langsung dari hasil penjualan TBS dan Coconut Palm Oil (CPO) jika PMKS sudah beroperasi.

Kerja sama ini, menuai tanda tanya warga Simeulue karena KSO yang dilakukan Pemkab dan terlihat janggal. Disampaikan Subhan Farid, salah seorang warga Simeulue, yang sangat mocolok adalan tentang pembagian hasil keuntungan, 45 : 55 persen, lebih besar keuntungan untuk PT KSG dari pada Pemkab Simeulue, padahal saham atau penyertaan modal Pemkab Simeulue di PDKS lebih besar dari pada PT KSG. "Selain itu, penunjukan PT KSG pun terkesan dipaksakan, tanpa melalui proses lelang, main tunjuk-tunjuk aja," pungkas Subhan Farid kepada pemburunews.co pekan lalu.

BACA JUGA: Dituding Kasus Gratifikasi, Metro: Itu Berita Lama Untuk Pengalihan Isu

Senada dengan hal itu, kepada pemburunews.co, Darmili mengatakan, pihaknya tidak setuju PDKS diberikan kepada pihak swasta dan harus dikembalikan. Selain itu, KSO yang dilakukan diduga sarat dengan kepentingan. Ia menduga, pemvakuman operasional PDKS pada bulan Agustus 2012 yang dilanjutkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pembayaran pesangon karyawan sekitar februari tahun 2013 adalah skenario untuk memuluskan nafsu pemindahan pengelolaan PDKS ke PT KSG.

Apalagi, ungkapnya, 5 hari sebelum dilantik, Riswan NS tiba- tiba menaiki mobil mewah Jeep Wrangler Robincon warnah hitam. Mobil tipe lux tersebut diduganya adalah buah gratifikasi alias suap untuk memuluskan nafsu KSO. Bahkan, kata Darmili, diduga ada aliran uang ke Riswan NS senilai lebih kurang setengah miliar yang terbagi tiga rekening, ia mengklaim mempunyai bukti transferan ketiga rekening tersebut.

Secara rinci, Darmili menyebutkan beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan KSO. Diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak dilaksanakannya due diligence (penyelidikan guna penilaian kinerja PDKS) sebagai dasar pertimbangan atau alasan yang diajukan oleh Bupati Simeulue mengapa PDKS ini harus diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain.

2. Tidak adanya surat permintaan resmi dari Bupati Simeulue kepada DPRK Simeulue dengan melampirkan hasil kajian mengapa PDKS ini harus diserahkan kepada pihak lain sebagai dasar bagi DPRK untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.

3. Surat rekomendasi persetujuan dari DPRK Simeulue tidak didukung dengan surat Keputusan formal yang berisi konsideran sebagai hasil dari paripurma DPRK Simeulue untuk menjawab usulan Bupati.

4. Penunjukkan PT. Kasama Ganda dilakukan secara langsung tanpa melalui proses pelelangan. Walaupun ada 3 perusahaan yang Ikut mengajukan diri (PT. Kasama Ganda, PT. Bangun Mitra Perkasa, PT. Tazata Argo Lestari) tetapi ketiganya tidak memenuhi persyaratan formil dan materil.

5. Yang bertindak mewakili PDKS dalam Akta Notaris tersebut adalah Ir. Ibnu Abbas (Kadishutbun) selaku Direktur Utama dan Asmanudin, SH.MH ( Kepala KP2T ) selaku Direktur Operasional. Keduanya adalah PNS/Pejabat dilingkungan Pemda Simeulue. Karena mereka merangkap jabatan Selaku Direktur sementara, mereka tidak berwenang menandatangani surat perjanjian yang berdampak luas terhadap perusahaan.

6. Akte Notaris dibuat diluar Provinsi Aceh yaitu di Medan. Padahal di Kabupaten Simeutue ada Notaris.

7. Akta perjanjian tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat. Sebagian besar anggota DPRK justru baru mengetahui keberadaan Akte perjanjian tersebut pada Saat adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara FORPEMAS dengan PDKS di Gedung DPRK Simeulue tanggal 10 Juni 2014.

8. Dalam Akte tidak tercantum klausul tentang berapa jumlah kontribui tetap yang harus disetor setiap tahun oleh PT. Kasama Ganda.

9. Persentase pembagian keuntungan tidak berdasarkan perbandingan jumlah modal yang dimiliki masing-masing pihak. Perhitungan pembagian keuntungan tidak proporsional.

10. Jangka waktu perjanjian melampau umur ekonomis tanaman.

11. Tidak adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

12. Pada saat dibuat perjanjian, PDKS sama sekal tidak mempunyai Direksi, Badan Pengawas dan Karyawan karena semuanya sudah diPHK.

"Inikan ada dugaan permainan Pemerintahan Riswan NS, terus selain itu terkesan dipaksakan, saya sudah lelah mendirikan, mulai pikiran, tenaga sampai materipun saya korbankan untuk mewujudkan PDKS, Dia seenaknya memberikan ke KSG," oceh Darmili.

Kasus Membelut Darmili

Mirisnya, belum selesai niatnya ingin mengembalikan PDKS dari tangan PT KSG, Darmili justru dijerat hukum yang dituding melakukan korupsi. Seperti dilansir serambinews.com dan detik.com, pada tanggal 29 Juli 2019, Darmili di tahan oleh Kejati Aceh atas dugaan rasuah penyeraan modal di PDKS tahun 2002 - 2012 senilai lebih kurang Rp 5 miliar.

Dikutip dari berbagai media, Darmili ditetapkan sebaga tersangka sejak Maret 2016 oleh Kejati Aceh karena diduga ikut terlibat dalam perkara korupsi PDKS dengan indikasi kerugian awal Rp 51 miliar. Tetapi tampak aneh, dari status ditetapkan sebagai tersangka dengan indikasi kerugian negara Rp 51 miliar, waktu ditahan Darmili disangkakan dengan kerugian negara Rp 5 miliar.

Bahkan terakhir dilansir indojayanews.com tanggal 29 Juli 2019, kerugian negara yang disangkakan kepada Darmili mencapai Rp 11 miliar yang melanggar pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 12 huruf e. jo pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999. sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. pasal 64 KHUP.

“Tolong ditanyakan ke penyidik, berapa kerugian negara yang saya curi?, supaya fair. Biar jelas berapa, dan hasil audit apa?. Pernyataan dari BPK sudah ada apa belum?, Jadi, tolong ditanyakan, berapa miliar yang saya rugikan,” ucap Darmili, dikutip dari laman Serambihnews.com, Selasa (30/7/2019) lalu. (Kirfan)

VIDEO

BERITA DAERAH

img-20190916-wa0149.jpg

Mahasiswa Papua di Pringsewu : Kami Nyaman Disini, Warganya Ramah-Ramah

Pringsewu - Kapolsek Pringsewu Kota Polres Tanggamus Kompol Basuki Ismanto, SH. MH melaksanakan silaturahmi keamanan dan...