× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda hukrim Penahanan Mantan Walikota Sabang Dianggap Error In Persona

Penahanan Mantan Walikota Sabang Dianggap Error In Persona

SHARE
Penahanan Mantan Walikota Sabang Dianggap Error In Persona

Sulaiman, S.H., Advokat Muda pada kantor Hukum Rasman Law.

BANDA ACEH - Penahanan Mantan Walikota Sabang, Zulkifli H Adam oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh atas dugaan terlibat dalam kasus pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan guru, merupakan salah satu bentuk Tindakan Error in Persona (salah orang).

Hal itu disampaikan Advokat Muda, Sulaiman, S.H, saat dimintai pendapat hukumnya tentang dugaan kasus tersebut, di ruang kerjanya (Rasman Law) Jln. Kasturi, Gp. Keuramat, Kuta Alam, Banda Aceh, Jum'at (06/09/2019).

Ia menjelaskan, secara administrasi, Surat Keputusan (SK) Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Rumah Dinas Guru Dalam Kota Sabang, diterbitkan dan ditandangani oleh Zulkifli HS selaku Pj Walikota Sabang berdasarkan SK Nomor : 590/414/2012, tertanggal 1 Juni 2012.

"Artinya pada saat izin lokasi ditetapkan, Zulkifli H Adam belum menjabat sebagai walikota sabang, karena beliau dilantik sebagai Walikota Sabang pada tanggal 17 September 2012," ujarnya.

Sulaiman menambahkan, SK tersebut diterbitkan, atas dasar proposal Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang Tentang Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Guru Dalam Kota Sabang, serta Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penetapan Lokasi Nomor : 01/RPTP/2012 tanggal 23 Mei 2012 untuk Pembangunan Rumah Dinas Guru, di Kecamatan Sukajaya dan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penetapan Lokasi Nomor 02/RPTP/2012 tanggal 23 Mei 2012 untuk Pembangunan Rumah Dinas Guru, di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.

Lebih lanjut, Sulaiman menjelaskan, secara regulasi memang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 14 Januari 2012.

Akan tetapi, kata Sulaiman, Undang-Undang tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena belum ada aturan pelaksanaannya pada saat itu. Baru kemudian pada tanggal 7 Agustus 2012 diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

"Oleh karena ganti rugi terhadap tanah milik Zulkifli H Adam dilakukan pada tanggal 12 Juli 2012, artinya mekanisme pengadaan tanah dalam kasus tersebut masih menggunakan peraturan lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," jelas Sulaiman.

Mantan Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Dan Mahasiswa Sabang Periode 2011-2013 ini juga mengatakan bahwa, sebelum dilakukan ganti rugi terhadap tanah milik Zulkifli H adam tersebut, telah dilaksanakan rapat negosiasi harga dan disepakati harga tanah untuk kedua lokasi tersebut adalah Rp 170.000/M2.

"Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Negosiasi Harga Pembebasan tanah tertanggal 28 Juni 2012, dengan Nomor : 02/VI/2012, yang ditandatangani oleh Drs. Ali Sarjan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang Pada saat itu," kata Sulaiman, yang juga salah seorang warga kota Sabang ini.

Ia menilai, dilihat dari Berita Acara Penanggalan/Pelepasan Hak Atas Tanah atau Berita Acara Ganti Rugi tertanggal 12 Juli 2012, luas tanah milik Zulkifli H Adam yang dibebaskan hanya seluas 9.000 M2, dengan total harga Rp 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta) dan oleh karena luas tanah yang dibebaskan tersebut dalam skala kecil dan tidak melebihi dari satu hektar (10.000 M2). Maka, sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksananan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dapat dilaksanakan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak melalui mekanisme jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini, lanjut Sulaiman, Dinas Pendidikan Kota Sabang selaku pengguna tanah dan Zulkifli H Adam selaku pemilik tanah menyepakati pembebasan tanah tersebut dengan cara ganti rugi, dan wajar apabila kemudian pemilik tanah menginginkan harga jual yang lebih tinggi sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.

"Tentu ironis jika Zulkifli H Adam selaku pemilik tanah diduga menyalahgunakan kewenangan dan melakukan penggelembungan harga (Mark Up) dalam kasus tersebut, yang merugikan Negara sebesar Rp 796,5 juta, hingga kemudian ia diseret ke lapas kajhu dengan menggunakan rompi oranye tersebut," imbuhnya.

Namun, terkait peluang bebas atau lepas dari segala tuntuntan terhadap Mantan Walikota Sabang tersebut, Pengacara Muda ini mengatakan, dalam perkara tersebut yang harus dikedepankan adalah asas presumption of innocen, artinya, bersalah atau tidaknya seseorang biarlah pengadilan yang memutuskan.

“Kita lihat aja proses hukumnya nanti di pengadilan, tapi saya yakin pengacara Pak Zulkifli H Adam sudah menyiapkan upaya-upaya hukum terbaik dan bukti-bukti surat yang ada untuk membantah dugaan itu semua," pungkasnya.

Sebelumnya, dikutip dari detik.com, Mantan Wali Kota Sabang Zulkifli Adam ditahan penyidik Kejati Aceh karena diduga melakukan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan rumah guru. Dalam kasus ini, kerugian negara mencapai Rp 796 juta.

Pantauan detikcom, Zulkifli, yang mengenakan rompi oranye, dibawa keluar dari ruang penyidik Kejati Aceh sekitar pukul 15.00 WIB, Kamis (5/9/2019). Dia berjalan ke mobil tahanan dengan dikawal petugas Kejati Aceh.

Selain Zulkifli, Kejati Aceh menahan Mismar selaku PPATK. Keduanya akan ditahan di Rutan Kajhu, Aceh Besar hingga 20 hari ke depan. (S)

VIDEO

BERITA DAERAH

img-20190916-wa0149.jpg

Mahasiswa Papua di Pringsewu : Kami Nyaman Disini, Warganya Ramah-Ramah

Pringsewu - Kapolsek Pringsewu Kota Polres Tanggamus Kompol Basuki Ismanto, SH. MH melaksanakan silaturahmi keamanan dan...