× Redaksi Pedoman Media Siber
Beranda politik Pleno Penetapan Calon DPRK Terpilih Ditunda, Ini Tanggapan Panwaslih Simeulue

Pleno Penetapan Calon DPRK Terpilih Ditunda, Ini Tanggapan Panwaslih Simeulue

SHARE
Pleno Penetapan Calon DPRK Terpilih Ditunda, Ini Tanggapan Panwaslih Simeulue

Dari Kiri ke kanan, Anggota Panwaslih Simeulue, Rajumin, S.I.P., Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue, Akhyar Yulius, S.H., Komisioner KIP Aceh, Munawarsyah, S.H.I., (pemburunews.co|kirfan)

SIMEULUE - Penundaan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRK Simeulue Pemilu tahun 2019 yang ditunda oleh KIP Aceh selaku pengambil alih KIP Simeulue, Ketua Panwaslih Simeulue, Akhyar Yulius, SH menimpali tentang pentingnya surat resmi dari MK.

Menurut Akyar, dalam regulasi tidak ada kewajiban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menunggu surat resmi dari MK, hanya saja tergantung dari keberanian KIP Aceh untuk menetapkan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRK Simeulue Pemilu tahun 2019.

"Seperti saya sampaikan kemarin, KIP Aceh sebaiknya menunggu dulu surat resmi dari MK terkait kepastian Pemilu DPRK Simeulue tidak terregister di BRPK MK sebagai perkara sengketa PHPU, tetapi kita tinjau dari letak geografis Simeulue yang jauh dari jangkauan, apa lagi disebutkan tadi, KIP Aceh harus Pleno di Aceh Besar, saya pikir bisa dipertimbangkan," sebut Akhyar setelah penundaan pleno ditutup di aula setdakab menjawab konfirmasi pemburunews.co, Rabu (3/7/2019).

Dikatakan Ketua Panwaslih Simeulue yang lebih familiar disapa Om Do ini, publik sudah mengetahui bahwa MK telah merilis di laman website resmi mereka bahwa untuk pemilihan calon anggota DPRK Simeulue tidak ada perkara yang menjadi sengketa Pemilu 2019.

Sementara, ditempat yang sama, Munawarsyah, S.H.I, Komisioner KIP Aceh Divisi Teknis Pengelenggaraan mengatakan, Pihak KIP Aceh tidak berani menetapkan sebelum ada surat resmi dari MK yang menyatakan Pemilu DPRK Simeulue tidak ada perkara PHPU atau bersengketa yang terdaftar di akta register BRPK.

"Walaupun sudah bisa kita lihat di website MK, Pemilihan calon anggota DPRK Simeulue tidak berperkara, tapi kami sudah sepakat tidak akan menetapkan sampai surat itu sampai kepada kami, jangan nanti gara-gara hala kecil bisa berakibat fatal," ungkap Munawarsyah saat ditemui pemburunews.co setelah pleno ditutup.

Disampaikan Munawar, dipastikannya seluruh Kabupaten dan Kota yang melakukan pleno penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRK hari ini dalam provinsi Aceh semuanya ditunda.

 

 

Diunduh dari laman website MK, melalui siaran persnya, Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi terhadap permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Registrasi dilakukan dengan pencatatan permohonan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan penyampaian Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada para Pemohon.

Sebanyak 340 permohonan yang diajukan ke MK pada masa pengajuan permohonan pada akhir Mei, MK meregistrasi permohonan tersebut menjadi sebanyak 260 perkara.

Jumlah tersebut didapatkan setelah dalam verifikasi berkas permohonan yang dilakukan, dijumpai fakta bahwa dari 340 pengajuan permohonan terdapat partai politik yang sama dalam satu provinsi mengajukan lebih dari satu permohonan.

Oleh karena itu, MK akan memeriksa perkara berbasis provinsi, maka permohonan yang demikian tersebut digabungkan menjadi satu perkara.

Jika dirinci, dari 260 perkara, sebanyak 248 perkara diajukan parpol, 1 perkara diajukan oleh Pemohon Partai Berkarya berkaitan dengan parliamentary threshold, dan 1 perkara diajukan oleh kelompok masyakarat adat di Papua.

Sementara, 10 perkara yang diajukan calon anggota DPD meliputi 6 provinsi, yaitu Sumatera Utara (2), Nusa Tenggara Barat (1), Sulawesi Tenggara (1), Maluku Utara (2), Papua (3), dan Papua Barat (1).

Seiring dengan hal tersebut, pada Senin 1 Juli 2019 juga, MK menyampaikan salinan permohonan Pemohon kepada termohon, partai politik, dan Bawaslu. Dengan demikian, 260 perkara tersebut akan diperiksa dan diputus oleh MK.(Kir)

VIDEO

BERITA DAERAH

img-20190819-wa0014.jpg

Kodim 0735/Surakarta Gelar Latihan Katpuan Apkowil 2019, Ini Tujuannya

Surakarta - Dalam rangka memelihara dan meningkatkan penguasaan wilayah serta profesionalisme prajurit guna menunjang pelaksanaan...