39 Tahun Mengabdi Untuk Negeri, Dibalas Dengan Kriminalisasi dan Penjara 4,5 Tahun

39 Tahun Mengabdi Untuk Negeri, Dibalas Dengan Kriminalisasi dan Penjara 4,5 Tahun
Cover Berkas Sidang Kasus Korupsi PDKS Sebuah Potret Penegakan Hukum Sarat Nuansa Politik dan Kriminalisasi

BANDA ACEH - Seperti pepatah "Air Susu dibalas Air Tuba" itulah yang dirasakan Drs. Darmili mantan Bupati Simeulue periode 2001-2006 dan 2007-2012.  Tanpa terasa, hingga hari ini, Rabu (29/7/2020) genap satu tahun Dia mendekam di Rutan Kajhu Banda Aceh. Ia masih terus berupaya mencari Keadilan sampai benteng terakhir walaupun langit akan runtuh, karena ia merasa disakiti dan dizalimi oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki syahwat ingin membunuh karakternya. Ironisnya lagi, 39 tahun mengabdi untuk negeri, Darmili dizalimi dengan tirani.

Di dalam kumpulan berkas perkaranya berjudul "Berkas Sidang Kasus Korupsi PDKS Sebuah Potret Penegakan Hukum Sarat Nuansa Politik dan Kriminalisasi" setebal 534 halaman ini, Darmili menuliskan untaian kata demi kata semua isi hatinya di halaman Sekapur Sirih bertemakan "Tegakkan Keadilan Walapun Langit Akan Runtuh (Fiat Justitia Ruat Coelum)" atas beberapa bukti petunjuk kriminalisasi dan politisasi kepada dirinya.

Berikut isi Sekapur Sirih Darmili dalam berkas Sidang Kasus Korupsi PDKS yang dikutip langsung pemburunews.co:

Semboyan abadi filsuf Hukum Lucius Calpurnius Piso Caesoninue (43 SM) Fiat Justitia Ruat Caelum, "Tegakkan keadilan walaupun langit  akan runtuh" seakan telah mati terkubur di Kejaksaan Tinggi Aceh. Begitu juga adagium hukum sebagai mutiara  hati nurani para Hakim "lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah" saat ini seakan telah hilang entah kemana pada Persidangan Kasus Korupsi PDKS di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 "Berlaku Adillah, Karena Adil itu Lebih Dekat Kepada Taqwa” seakan tidak pernah ada direlung hati mereka. Penegakan hukum di negeri mulia warisan Kerajaan Sulthan Iskandar Muda "Adat bak Po Teumeureuhom Hukom bak Syiah Kuala" kini ibarat kapal kehilangan kompas yang berlayar dalam kegelapan malam ditengah samudera luas tanpa arah dan tujuan.

BACA JUGA: Meneropong Polemik PDKS dan Kasus Membalut Darmili

Tirani penegakan hukum dan penyalahgunaaan kekuasaan "abuse of power" menimpa saya di penghujung tahun 2019 ketika jantung saya tersentak merasakan betapa pedihnya palu sidang Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh diusia senja saya 68 tahun 14 hari. Setelah 39 tahun saya mengabdi untuk negeri tercinta Indonesia dengan tulus dan ikhlas, pada tanggal 20 Desember 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh menyatakan bahwa saya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, atas kasus korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sejak tahun 2002-2012.  Majelis Hakim menghukum saya dengan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan, subsider Rp 200.000.000,- dan uang pengganti Rp 595.000.000,-

Kasus korupsi PDKS mulai bergulir di Kejaksaan Tinggi Aceh sejak bulan September 2015 setelah Kajati Aceh mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor 17/N.1/Fd.1/09/2015 tanggal 10 September 2015 atas pengaduan SI dan AIS sesuai pesanan Bupati Simeulue Riswan NS karena  saya sangat menentang pengalihan pengelolaan PDKS dan penjualan Pabrik PMKS yang sedang  dibangun kepada PT. Kasamaganda serta mem-PHK ribuan karyawan PDKS. Mereka memutar balikkan fakta dengan cara  menyalahgunakan Laporan Hasil Audit BPK atas LKPD Kabupaten Simeulue tahun 2014 yang menyatakan seolah-olah adanya Korupsi di PDKS yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 51 milyar lebih. Padahal pada tanggal 06/01/2016 BPK Perwakilan Aceh telah mengklarifikasi bahwa kerugian tersebut adalah kerugian operasional PDKS yaitu biaya gaji karyawan, biaya pemeliharaan tanaman dan biaya penyusutan asset.

BACA JUGA: Darmili Bukan Kaleng-kaleng, Ia Bangkit Meski Syahwat Para Pembisik Terkabulkan

Ada beberapa bukti petunjuk bahwa Proses Hukum Kasus Korupsi PDKS ini sarat nuansa politik dan kriminalisasi, sehingga saya merasa perlu menyebar luaskan sebagai bahan kajian para mahasiswa fakultas hukum untuk bahan diskusi bahkan seminar untuk menambah wawasan para calon pemimpin dan penegak hukum kita dimasa depan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kerugian PDKS sebesar Rp 51 milyar tersebut terjadi pada dua fase pemerintahan yaitu saat Bupati Simeulue Drs. Darmili Rp 42 milyar dan saat Bupati Riswan NS Rp 9 milyar. Tetapi yang ditetapkan sebagai tersangka hanya Drs. Darmili. Sementara Riswan NS tidak tersentuh hukum sama sekali walaupun berbagai kasusnya sudah dilaporkan ke berbagai instansi penegak hukum.

2. Saat diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan kasus korupsi PDKS pada tanggal 10 September 2015, Kejati Aceh menyatakan telah memeriksa lima orang saksi yang terkait pengelolaan sejak awal berdirinya PDKS, tetapi dari 31 orang Saksi dalam berkas Pemeriksaan tidak ada satupun Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum tanggal tersebut. Begitu juga dalam berkas terdapat Saksi yang di BAP tanpa ada keterkaitan sama sekali dengan PDKS.

3. Penetapan jumlah kerugian negara sama sekali tidak didasarkan pada hasil audit oleh Institusi yang bewenang sesuai ketetapan Undang-undang. Pada saat saya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Aceh berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor Print-158/N.1/Fd.1/03/2016 tanggal 17 Maret 2016, jumlah kerugian negara Rp 51 milyar. Apakah pantas atas jumlah kerugian negara sebesar itu tanpa adanya hasil audit dari BPK-RI. Apakah mungkin dengan. Jumlah kerugian negara sebesar itu dapat dilakukan oleh satu  orang atau  dipertanggung  jawabkan hanya kepada satu orang.

4. Jumlah kerugian negara tidak pasti dan terus berubah-ubah. Pada saat saya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Maret 2016, jumlah kerugian negara Rp 51 milyar. Pada Surat Dakwaan tanggal 21 Agustus 2019 jumlah kerugian negara turun derastis menjadi Rp 8,5 milyar dan pada Surat Tuntutan JPU tanggal 11 Desember 2019 jumlah kerugian turun lagi menjadi Rp 3.082.000.000,- Akhirnya pada saat Putusan Perkara tanggal 20 Desember 2019, jumlah kerugian negara turun lagi menjadi Rp 595.000.000,- Ini semua terjadi karena tidak adanya hasil audit.

5. Pada tanggal 27 Maret 2016 rumah rumah saya digeledah Tim Penyidik Kejati Aceh, tetapi karena tidak ditemukan bukti-bukti pendukung penyidikan kasus korupsi PDKS terbengkalai selama 3 tahun lebih dan baru dilanjutkan setelah adanya ancaman dari Bupati Simeulue Erli Hasim kepada Wakil Bupati Simeulue Afridawati (isteri Darmili) pada bulan April 2019 di Pendopo Bupati Simeulue bahwa ia akan meminta Kejaksaan Tinggi Aceh mengusut tuntas kasus Korupsi PDKS yang masih menggantung di Kejati Aceh. Ancaman itu terjadi karena saya sebagai Anggota DPRK Simeulue membongkar kasus Dana Siluman Rp 9,6 milyar atas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tahun 2017 dan 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue.

6. Ternyata ancaman itu tidak main-main. Sejak Juni 2019 Kejati Aceh mulai melakukan Proses Penyidikan secara terstruktur, sistematis dan masif. Pada tanggal 15 Juli 2019 menyita rumah dan mobil sayadan pada tanggal 29 Juli 2019 menahan saya di Rutan Kahju Banda Aceh.Pada tanggal 15 Agustus 2019 JPU menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Pada tanggal 21 Agustu 2019 JPU membacakan Dakwaan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

7. Dalam Eksepsi Terdakwa yang dibacakan oleh Penasehat Hukum, kami menolak Surat Dakwaan JPU karena penetapan jumlah kerugian negara sebesar Rp 8,5 milyar tanpa didukung Hasil Audit dari BPK-RI dan tanpa bukti-bukti yang memenuhi syarat formil dan materil. Namun Majelis Hakim menyatakan tetap melanjutkan persidangan tanpa dasar pertimbangan hukum yang wajar dan memenuhi persyaratan Persidangan atas kasus korupsi.

8. Persidangan dilakukan sangat tergesa-gesa, banyak Saksi kunci yang keterangannya sangat diperlukan justeru tidak di BAP dan tidak dihadirkan oleh JPU. Pembacaan Pledoi pada tanggal 17 Desember 2019 mulai Jam 18.00 sd 20.00 WIB baik Penasehat Hukum maupun oleh saya sebagai Terdakwa juga sangat tergesa-gesa. Begitu juga hal-hal yang sangat penting dalam Pledoi saya tersebut sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim. Saya merasa Pledoi yang susah payah saya persiapkan hanya sekedar formalitas persidangan saja, Karena Putusan dibuat secara kilat tanggal 19 Desember 2019 dan dibacakan keesokan harinya tanggal 20 Desember 2019.

BACA JUGA: Ancaman Erli Hasim Kepada Wakil Bupati Simeulue Hj. Afridawati Soal Dana Siluman “TERBUKTI”

9. Dalam memberikan pertimbangan hukum atas perhitungan jumlah kerugian negara Majelis Hakim tidak konsisten. Hal ini jelas terlihat pada pertimbangan halaman 132 dan halaman 135. Pada halaman 132 "Menimbang bahwa karena dalam kasus ini tidak ada audit oleh lembaga yang berwenang, maka Majelis Hakim tidak dapat memperhitungkan nilai kerugian PDKS atas perbuatan terdakwa. Pada halaman 135 "Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum meminta uang kas PDKS sejumlah Rp595.000.000,- dimana uang tersebut seharusnya digunakan oleh PDKS. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas menurut Majelis Hakim unsure ketiga ini telah pula terpenuhi oleh Terdakwa. PADAHAL tidak ada satu alat buktipun yang menyatakan bahwa saya telah meminta uang kepada PDKS. JUGA tidak ada satupun alat bukti yang mendukung bahwa saya telah menerima sejumlah uang dari PDKS. (Lihat Pledoi saya halaman 35-45).

10. Terakhir "last but not least" saya mendapat rekaman wawancara LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Teritorial Aceh dengan salah seorang Jaksa Kejati berinisial IY tanggal 20 November 2019 yang intinya menyatakan bahwa kasus PDKS ini dikendalikan oleh seorang petinggi bintang satu di Kejaksaan Agung RI inisial ERP alias Edo yang mengatur bahwa kasus korupsi Drs. Darmili harus segera diproses dan diusut tuntas.

Sedangkan kasus yang menyangkut kepentingan Riswan NS dan Sulaiman Ibrahim jangan coba-coba diproses jika tidak mau dipindahkan ke Papua. Berdasarkan informasi tersebut terungkap secara terang benderang rahasia penyebab berbagai laporan saya tentang kasus korupsi PDKS yang sebenarnya dan melibatkan Riswan NS dan Sulaiman Ibrahim Direktur PT.Kasamaganda, tidak diproses secara hukum baik oleh Kejaksaan Agung (Laporan No.05/II/DD/2016 tanggal 22 Februari 2016) maupun oleh Kejaksaan Tinggi Aceh (Laporan Agustus 2019).

Atas laporan saya tersebut Kajati Aceh telah menyatakan kepada beberapa media berjanji akan menindaklanjuti laporan saya tersebut. Memang menurut Jaksa IY Kejati Aceh sudah memanggil Riswan NS, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi surat panggilan tersebut.

Demikian sekelumit tentang beberapa bukti petunjuk kriminalisasi terhadap Darmili yang ditulisnya dalam Sekapur Sirih itu dan terakhir Ia menutupnya dengan kata Ubi Sosietas Ibi Justicia (Dimana Ada Masyarakat dan Kehidupan Disana Ada Hukum dan Keadilan). (Kirfan)­­­

 

Berita Terkait