Ancaman Erli Hasim Kepada Wakil Bupati Simeulue Hj. Afridawati Soal Dana Siluman “TERBUKTI”

Ancaman Erli Hasim Kepada Wakil Bupati Simeulue Hj. Afridawati Soal Dana Siluman “TERBUKTI”
Hj. Afridawati

BANDA ACEH - Kasus dana Siluman pada Dinas PUPR Simeulue yang dibongkar oleh Drs. Darmili dan kawan kawan di Komisi C DPRK Simeulue pada bulan Januari 2019  justeru telah membawa petaka bagi Darmili karena telah mengantarkannya ke balik terali besi sejak 29 Juli 2019. Karena diduga pemeriksaan Darmili oleh Kejati Aceh sangat erat kaitannya dengan Ancaman Erli Hasim kepada Wakil Bupati Simeulue Hj. Afridawati yang tak lain adalah istri Darmili pada bulan April 2019.

Sebagai anggota DPRK Simeulue waktu itu, Drs. Darmili tidak mau hanya datang duduk diam duit di DPRK Simeulue dan makan gaji buta saja, tapi ia menjunjung tinggi amanah rakyat, ia terus melaksanakan tugas pokoknya sebagai wakil rakyat, diantaranya melakukan pengawasan terhadap anggaran Rutin dan Pembangunan di Pulau penghasil lobster itu.

Di akhir masa jabatannya, mantan auditor senior BPKP ini menemukan adanya penyimpangan pada dana Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Simeulue tahun 2017 senilai Rp 10,7 Milyar dan tahun 2018 senilai Rp 2,8 Milyar.

Saat itu Darmili menduga kuat ada penyimpangan dalam anggaran ini, seperti pernah disampaikannya di media ini, bahwa anggaran tersebut jumlahnya jauh lebih besar daripada yang disetujui oleh Banggar DPRK Simeulue yaitu sebesar Rp 1 Milyar, sedangkan dalam APBK-P 2017 jumlahnya Rp 9,6 M sehingga mereka menyebut dana tersebut Siluman karena tanpa melalui pembahasan di DPRK Simeulue.

BACA JUGA: Ketum GEMPAR Beberapa Bukti Petunjuk Erli Hasim Terlibat Kasus Dana Siluman Dinas PUPR Simeulue

Menanggapi sepak terjang Darmili dan kawan-kawan membongkar kasus Dana Siluman peliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR itu, Bupati Simeulue Erli Hasim murka. Ia menyampaikan Ancaman kepada Darmili melalui Wakil Bupati Afridawati di Pendopo Bupati akan mendesak Kejati Aceh untuk memproses Kasus Kerugian PDKS yang mangkrak sejak Maret 2016 karena tidak cukup bukti.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Zulhamzah Ketua Umum Gempar Simeulue beberapa hari yang lalu kepada media ini bahwa salah satu bukti petunjuk Erli Hasim terlibat Kasus dana Siluman itu adalah ia mengancam Wakil Bupati Simeulue karena suaminya membongkar kasus dana Siluman.

Afridawati yang dikonfirmasi Pemburunews.co Minggu (19/07/2020) kemarin membenarkan adanya Ancaman Erli Hasim itu di Pendopo Bupati Simeulue sekitar April 2019. Erli Hasim saat itu menyatakan, "Mangapo bang Darmili tu sibuk bana mangusut masalah Pemeliharaan jalan dan jambatan di Dinas PUPR tu. Disitukan ado kebijakan ambo sebagai Bupati. Apo bang Darmili nandak menjatuhkan ambo. Jangan nyo mencongkel congkel ambo.Baeko ambo congkel kasusnyo di Kejati Aceh baru tau nyo siapo ambo. (Mengapa bang Darmili itu sibuk sekali mengusut masalah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR itu. Disitukan ada kebijakan saya sebagai Bupati. Apa bang Darmili mau menjatuhkan saya. Jangan dia mencongkel congkel saya, nanti saya congkel kasusnya di Kejati Aceh, baru tau dia siapa saya)" sebut Afridawati.

Menanggapi ancaman Erli Hasim, Afridawati mengatakan bahwa apa yang dilakukan bang Darmili dan kawan kawan sesuai dengan tugas mereka sebagai anggota DPRK. Jika memang ada kebijakan Bupati panggil mereka, sampaikan secara langsung kepada mereka kebijakan itu.

Sekembali dirumahnya sekitar Jam 17.00 WIB pada hari itu juga, Afridawati menyampaikan kepada suaminya Drs. Darmili ancaman Erli Hasim tersebut dan meminta agar tak usah ikut memeriksa kasus Dana Siluman itu supaya hubungan dan kerjasama antara dia sebagai Wakil Bupati dengan Erli Hasim selaku Bupati tidak terganggu.

Menanggapi apa yang disampaikan Afridawati tersebut, Darmili menyatakan bahwa dia setuju tidak ikut lagi mengusut kasus tersebut dengan syarat mulai besok Darmili akan membuat surat pengunduran diri dari DPRK Simeulue.

“Selama saya masih menjadi anggota DPRK Simeulue, saya akan tetap melaksanakan tugas pengawasan apapun resikonya. Saya tidak mau makan gaji buta,” kata orang nomor dua di Simeulue ini menirukan kata-kata Darmili.

"Beberapa waktu setelah Erli Hasim mengancam saya, kabarnya Erli Hasim ditemani T.I, menghadap Kajati Aceh dan mulai bulan Mei 2019, kami sekeluarga dipanggil oleh Kejati Aceh. Bulan Juni 2019  Tim Penyidik Kejati Aceh menyita rumah saya di Banda Aceh yang kami bangun tahun 1995. Juga menyita 2 unit mobil kami hingga tanggal 29 Juli 2019, suami saya ditahan oleh Kejati Aceh di Rutan Kajhu Banda Aceh,” pungkas Arfidawati                

Kasus yang dimaksud akan dicongkel Erli Hasim adalah Kasus korupsi PDKS dimana pada tanggal 17 Maret 2016, suami saya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Aceh, dituduh korupsi dana PDKS Rp 51 M tanpa adanya Hasil Audit BPK atau BPKP. Padahal BPK sudah menyatakan bahwa kerugian itu adalah kerugian Operasional. Pada tanggal 27 Maret 2016 rumah saya di Sinabang digeledah oleh Penyidik Kejati Aceh. Tidak ada bukti yang ditemukan sehingga Kasus itu mengendap di Kejati Aceh.

Tetapi setelah ancaman Erli Hasim mulai bulan Mei 2019 , Kejati Aceh secara masif bergerak memeriksa Darmili. Pada tanggal 20 Agustus 2019 kasusnya berlabuh di Pengadilan Tipikor Aceh. JPU mendakwa Darmili Korupsi Rp 8,5 M tanpa adanya hasil audit BPK atau BPKP bukan lagi Rp 51 M. Pada tanggal 11 Desember 2019 Darmili dituntut oleh JPU 5 tahun penjara dengan kerugian negara sebesar Rp 3,082 M juga tanpa Hasil Audit BPK atau BPKP.

Pada tanggal 20 Desember 2019, Darmili divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh dengan Hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan Kerugian Negara Rp 595 Juta walaupun tanpa bukti yang sah dan meyakinkan menurut Hukum.

“Saya menduga proses hukum yang begitu masif oleh Kejati Aceh, ada kaitannya dengan ancaman Erli Hasim kepada saya pada bulan April 2019 di Pendopo Bupati Simeulue, terbukti,” tutup Afridawati. (Kirfan)

Berita Terkait