× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda hukrim Banding Ditolak, Pengacara: Kasus Darmili Terkesan Dipaksakan Dan Tidak Adil

Banding Ditolak, Pengacara: Kasus Darmili Terkesan Dipaksakan Dan Tidak Adil

SHARE
Banding Ditolak, Pengacara: Kasus Darmili Terkesan Dipaksakan Dan Tidak Adil

Drs. Darmili

BANDA ACEH  - Pengadilan Tinggi Banda Aceh menolak banding Darmili dalam perkara kasus korupsi dana Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS). Putusan Majelis Hakim Tinggi yang diketuai oleh Aswijon pada tanggal 5 Maret 2020 adalah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh yang menghukum terdakwa Darmili selama 4,5 tahun penjara, subsider 200 juta Rupiah dan uang penggantu Rp 595 juta.

Kuasa Hukum Darmili, Asfifuddin kepada Pemburu News mengatakan, ia menyayangkan putusan banding Pengadilan Tinggi tersebut karena hukuman yang diberikan kepada kliennya terkesan dipaksakan serta tidak adil. Menurutnya, dalam perkara tindak pidana korupsi yang paling esensial adalah kerugian negara. Perhitungan kerugian negara harus jelas dan konkrit tidak berubah-ubah.

"Yang saya persoalkan dalam kasus PDKS adalah mengenai perhitungan kerugian negara, dari awal perhitungan kerugian negara sudah tidak jelas. Penyidik tidak melibatkan lembaga berwenang seperti BPK atau BPKP untuk menghitung kerugian negara, padahal regulasi telah mengatur, apalagi hal ini menyangkut Pemerintah Daerah," tutur Asfifudin, Senin (23/3/2020).

Dikatakan Afifuddin, kerugian negara selalu berubah-ubah derastis tersebut membuktikan bahwa kasus ini memang dipaksakan, hali ini sudah mulai terlihat pada awal penetapan Darmili menjadi tersangka bulan Maret 2016, perhitungan kerugian negara yang dituduhkan kepadanya Rp 51 Miliar, turun derastis dalam dakwaan Jaksa pada tanggal 21 Agustus 2019 menjadi Rp 8,5 Miliar.

"Kontruksi dakwaan jaksa terkesan seperti dipaksakan dan terlihat seperti pesanan bukan berdasarkan hukum. Bayangkan, Rp 42 Miliar hilang drastis, berubah lagi dalam tuntutan Jaksa pada tanggal 11 Desember 2019 menjadi Rp 3,082 Miliar. Ini aneh, siapa yang menghitung kerugian negara sehingga berubah drastis terus, hingga menjadi Rp 595 Juta, seharusnya disinilah yang menjadi perhatian Pengadilan Tinggi," kata Asfifuddin.

Sebutnya lagi, hal tersebut bisa saja dicurigai, antara kasus dana Siluman di Dinas PUPR Simeulue yang dibongkar Darmili saat masih Anggota DPRK memiliki korelasi dengan pengusutan kasus Darmili di Kejati yang sudah lama terhenti. "Artinya, acaman Bupati Simeulue kepada Istri Darmili untuk melanjutkan kasus suaminya di Kejati, sudah terbukti, karena jarak waktu antara penahanan Darmili dengan terkuaknya kasus dana Siluman tersebut tidak lama," sambung Asfifudin.

Sebelum melanjutkan perkara ini, katanya, penyidik seharusnya memperjelas kerugian negara terlebih dahulu. "Inikan menyangkut Pemda, untuk menghitung kerugian negara tersebut ada lembaga negara yang berewang, berikan kekuasaan itu kepada mereka untuk menghitung kerugian negara. Maka saya bilang ini dipaksakan, karena belum jelas kerugian negara, kasusnya sudah naik," sambung Kuasa Hukum Darmili.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa dalam perkara ini alat bukti yang dipakai penyidik sangat minim. Konstruksi dakwaan yang dibangun jaksa tidak ada bukti yang jelas alias kabur. Sementara dalam konteks hukum pidana bahwa bukti-bukti itu harus lebih terang dari cahaya, jangan bukti itu justru gelap.

"Disini, kalau memang Darmili memerintahkan, apa buktinya. Setidaknya ada semacam memo atau bukti lain yang menyatakan ada perintahnya dan kalau memang klien saya mengambil uang mana tanda terimamya atau slip pengiriman ke rekening dia. Harusnya dalam hal inipun Majelis Hakim dapat melihat mana bukti terang, samar-samar atau abu-abu," tandasnya.

Di samping itu, jelas Asfifuddin, saksi yang dipakai adalah saksi mahkota seperti Yazid dan Aliuhar. Dalam konstruksi dakwaan perkara ini juga ada disebutkan dilakukan bersama-sama, hal ini berarti ada tersangka awalnya, sebelum penetapan Darmili menjadi tersangka.

"Kalau mau menangani sebuah kasus korupsi, pertama harus jelas kerugian negara, kedua kerugian negara harus dihitung lembaga berwenang sesuai diatur undang-undang, harus ada alat bukti yang jelas. Jadi kalau saya mengitung sendiri, mendakwa sendiri, menuntut sendiri, membuktikan sendiri dan mengadili sendiri, itu namanya Tirani," ungkapnya lagi.

Dalam penanganan kasus PDKS tersebut, sebut Pengacara senior ini, Jaksa dan Hakim berteori pemisahan kekuasaan seperti konsep Trias Politika, tetapi dalam prakteknya telah terjadi pembagian kekuasaan.

"Dalam kasus ini seharusnya ada pemisahan kekuasaan tetapi yang terjadi pembagian kekuasaan, apa yang dibagi? kekuasan orang lain itu diambil alih. Harusnya Hakim dan Jaksa memberikan wewenang kepada lembaga lain agar kita tidak disebut Tirani, yang disebut abuse of power," pungkasnya.

Ia berharap agar Peradilan tidak tercermin seperti hal tersebut supaya sistem hukum lebih baik. "Kalau mau menegakkan hukum yang benar, maka mulai sekarang haruslah perbaiki, jangan ada lagi yang diintervensi, tidak ada lagi yang dipengaruhi. Hakim harus mengacu pada undang-undang pokok Kehakiman yang melekat pada dirinya salah satunya dalam mengadili orang itu bertanggung jawab kepada Allah SWT, " harap Asfifuddin.

Kasus ini juga terkesan dipaksakan, katanya, seperti dalam persidangan tergesa-gesa, contohnya pada pembacaan pledoi, tidak diberikan waktu yang cukup, sehari setelah pembacaan pledoi, keesokan harinya langsung putusan.

"Jadi menurut saya untuk apa hukum memberikan sarana itu, dalam hukum acara pidana telah disediakan sarana, agar digunakan dengan baik. Jadi kalau kita menghormati hukum acara, hakim itu harus benar-benar mempertimbangkan, berikan ruang dan waktu yang cukup, jangan hari ini pledoi, besok putusan, logikanya bagaimana Hakim mempertimbangan, kalaupun ada pertimbangan, pertimbangan nggak ikhlas," ketusnya.

Terakhir, Asfifuddin bersama kliennya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mencari keadilan karena vonis kepada Darmili dalam kasus PDKS ini sama sekali tidak adil. "Kasihan kita sama Pak Darmili, Dia sudah tua, dia sudah sakit-sakitan, kerugian negara tidak tebukti, masa dia dihukum 4,5 tahun penjara, ini tidak adil dan hakim tidak ada nuraninya," tutupnya. (Red/K)

VIDEO