Bantuan RTLH untuk Aceh Selatan Hanya 131 Unit, Mahasiswa: Niat Baik Plt Bupati Dikibulin

  • Redaksi
  • 14 Februari 2020 - 13:50 WIB
Bantuan RTLH untuk Aceh Selatan Hanya 131 Unit, Mahasiswa: Niat Baik Plt Bupati Dikibulin
Kabid Advokasi Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (Hamas), Muhammad Hasbar Kuba. (Ist)

BANDA ACEH - Kabupaten Aceh Selatan pada tahun ini hanya mendapatkan alokasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 131 unit dari sekitar 8000-an unit yang dibangun Pemerintah Aceh pada 2020 ini. Tentunya jumlah jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan total alokasi RTLH pada tahun ini.

Hal itu disampaikan Kabid Advokasi Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (Hamas), Muhammad Hasbar Kuba, melalui pers rilis kepada media ini, Jum'at (14/02/2019).

"Setelah kita croschek penyebabnya, ternyata ada kekosongan pengusulan database dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ke Provinsi, sehingga jumlah tersebut tak lebih dari kebijaksanaan pihak provinsi saja, ini tentunya sangat miris, dan harus dijadikan bahan mawas diri," ungkap Hasbar.

Ia menjelaskan, pemerintah Provinsi sebenarnya telah lama menyiapkan formulir database bantuan rumah tidak layak huni tersebut. Namun, sangat disayangkan keterlambatan dan masih lemahnya kinerja SKPK terkait di Aceh Selatan membuat alokasi pembangunan RTLH tersebut sangat minim untuk daerah berjuluk negeri pala tersebut.

Hasbar melanjutkan, tentunya hal itu membuat sedih, sebab dari 8.000-an unit rumah yang rencana akan dibangun diseluruh Aceh, kabupaten Aceh Selatan hanya mendapat 131 unit.

"Itu pun untung ada, karena formulir database RTLH yang sudah disiapkan dan diseminarkan dan menjadi format resmi oleh pihak pemerintah provinsi ternyata tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh SKPK terkait di Aceh Selatan," bebernya koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) itu.

Ia mengingatkan, jika SKPK di Aceh Selatan terus menerus lambat untuk menjemput bola ke provinsi dan pusat, maka hal ini akan berdampak serius terhadap cita-cita pembangunan Aceh Selatan Hebat akan sangat sulit terwujud. Sebab, Hasbar menilai, budaya jelek selama ini yang sering dilihat, sudah tidak lakukan jemput bola, kerjaannya begitu turun program, bisanya hanya klaim saja.

"Ada penyakit di SKPK begini, keluar cuma untuk habiskan SPPD tetapi outcome nya nihil, bahkan SKPK relatif minim untuk melakukan proses jemput bola, tentunya Plt Bupati harus melihat hal ini sebagai persoalan serius yang harus dibenahi," ujarnya.

Hasbar meminta, proses pendataan RTLH untuk Aceh Selatan tahun 2021 diharapkan datanya harus benar-benar validasi, apalagi, kata dia, pemkab sudah mengalokasikan ratusan juta untuk pendataan tersebut.

"Kalau bisa instansi terkait tidak serta merta menelan data mentah dari Keuchik. Untuk berkoordinasi dengan pihak Gampong itu wajib, tapi untuk validasi harus benar-benar dilakukan langsung ke lapangan sehingga data yang diajukan ke provinsi sesuai dengan standar database yang sudah ditetapkan dan bukan asal ada saja, ujung-ujungnya yang berhak menerima ditinggalkan, yang tidak berhak justru menerima, kejadian-kejadian seperti itu jangan sampai terulang," pintanya.

Hasbar kembali berharap kepada SKPK agar berupaya menjemput bola, dan tidak konsumtif terhadap APBK semata, sebab kata Hasbar, APBK Aceh Selatan itu dominan sudah terserap untuk biaya rutin,

"SKPK jangan terus menerus menunggu yang turun lalu klaim bahwa itu kerja kerasnya, padahal usahanya untuk jemput bola sangat minim. Ini tentunya budaya yang sangat menyedihkan dan harus segera dievaluasi, kasihan kan jika niat baik Plt Bupati Aceh Selatan membangun daerah dikibulin oleh pola dan budaya tidak baik suatu SKPK," pungkasnya. (q)

Berita Terkait