Bau Amis Dana Siluman di Simeulue Rp13,5 Miliar Kian Menyengat

Bau Amis Dana Siluman di Simeulue Rp13,5 Miliar Kian Menyengat
Ketua LSM GMBI Distrik Simeulue, Sarwadi (kiri), Ketua LSM LPK, Rivi Hamdani (kanan)

SIMEULUE - Seperti pepatahkan mengatakan "banyak jalan menuju Roma". Bagitulah dalam kasus dana pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten Simeulue, banyak cara untuk menutupi perbuatan jahat mereka untuk menyedot uang rakyat ke kantong mereka. Tetapi itu tidak berlaku.

Bayangkan, dana yang disebut misterius atau siluman sejumlah lebih kurang Rp 13,5 Miliar Rupiah untuk pemeliharaan jalan jembatan sebanyak 70 paket pekerjaan tahun 2017 dan 16 paket 2018, berbagai cara untuk menipu rakyat Simeulue untuk memuluskan niat jahat pelakunya, tetapi akhirnya meledak juga ke publik.

BACA JUGA: Soal Dana Siluman PUPR Simeulue, Publik Menunggu Eksekusi Hukum

Bau amis kasus dana Siluman tahun 2017 Rp 10,7 Miliar dan tahun 2018 Rp 2,8 Miliar di Dinas PUPR Kabupaten Simeulue semakin menyengat karena dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

"Terstruktur artinya kasus korupsi ini memang telah dirancang oleh Bupati sejak awal dengan menempatkan Pejabat yang tidak kompeten menduduki Jabatan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR yang bukan seorang Sarjana Teknik dan belum berpengalaman sama sekali di bidang Bina Marga," sebut Ketua LSM GMBI Distrik Simeulue, Minggu (14/6/2020) kemarin.

Bukan itu saja, kata Sarwadi, Bupati juga menempatkan kroni-kroninya menduduki jabatan penting membantu untuk membantu Kabid Bina Marga sehingga semuanya mudah dikendalikan Sang Kabid, sampai-sampai beredar kabar Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simeulue tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana tersebut kecuali hanya menandatangi kontrak.

"Sedangkan sistematis itu sendiri adalah dimana penetapan jumlah anggaran tidak melalui pembahasan DPRK Simeulue yaitu dana Siluman APBK-P tahun 2017 tanpa pembahasan di DPRK Simeulue tetapi hanya melalui perintah Bupati kepada Kepala Bappeda untuk mengalokasikan dana pemeliharaan jalan dan jembatan Rp9,6 Miliar, proyek juga dipecah pecah sedemikian rupa sehingga untuk menghindri tender," imbuhnya.

Lihat saja, seperti CV. Abadi Atha Pratama mendapatkan 8 paket pekerjaan senilai Rp 1.497.550.000 yang ditunjuk langsung secara formalitas karena pemilik Perusahaan sama sekali tidak pernah menandatangani kontrak, tidak mengerjakan proyek dan tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran, ia hanya diberi uang sebesar Rp 5 juta. Begitu juga CV. Mutia Ananda yang tidak mengetahui dimana dan apa yang dikerjakan, dia hanya diberi fee 2 persen.

"Kasus ini juga dilakukan secara masif karena dilakukan dengan niat mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara tidak memberikan pekerjaan kepada pemilik Perusahaan, mereka hanya diberi fee 2 persen," pungkas eks kombatan GAM ini.

BACA JUGA: Sejuta Harap Warga Simeulue Kepada Kapolda Aceh

Gonjang-ganjing tentang kasus ini, terjawab sudah pasca dilaporkan Ketua LSM LPK Provinsi Aceh, Rivi Hamdani ke Mabes Polri tanggal 12 Desember 2019, laporan mantan anggota DPRK Simeulue, Drs. Darmili ke Kejati Aceh pertengahan Agustus 2019 dan laporan LSM GMBI ke Polda Aceh pada bulan November 2019.

Polda Aceh yang dipercaya untuk menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas tidak main-main, seperti peningkatan status pemeriksaan kasus rasuah ini dari penyelidikan ke penyidikan sesuai SPDP yang disampaikan Polda ke Kejati Aceh. Kemudian ditambah lagi beredar kabar dua hari belakangan ini, Tim Penyidik Polda Aceh yang didampingi auditor dan lembaga anti rasuah dari pusat mengunjugi kabupaten Simeulue.

Seperti yang dilansir beberapa media, Penyidik Polda Aceh meningkatkan status perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan yang berarti penyidik telah memiliki data dan bukti menyakinkan mereka bahwa kasus ini memang ada penyimpangan.

"Banyak sekali pekerjaan yang kami temukan fiktif di lapangan, maka kita harap kepada Penyidik agar benar-benar memeriksa dan profesional. Bahkan lagi, ada juga pekerjaan-pekerjaan itu kami temukan dikerjakan oleh Dinas PU sendiri, seperti CV. Mutia Ananda, kami wawancarai langsung tukangnya, ternyata yang mempekerjakan mereka adalah salah seorang pegawai Bidang Bina Marga Dinas PUPR, bukan Dirut CV. Mutia Ananda, disini kita bisa ungkap bahwa CV. Mutia Ananda hanya menerima fee yang bekerja orang Dinas Dinas PU sendiri," ungkap Ketua LSM LPK provinsi Aceh, Rivi Hamdani.

BACA JUGA: Korupsi Siluman di Simeulue, Diduga Konspirasi Jahat Yang Masif

Rivi Hamdani juga mengatakan, terkadang untuk menutupi kesalahan mereka itu, pekerjaan-pekerjaan yang fiktif tadi, dibuat dan dianggarkan lagi dari APBK. "Makanya kita minta agar Penyidik betul-betul jeli dan berharap untuk dimintai keterangan dari pihaknya," kata Rivi alias ucok rotan.

Satu lagi yang paling menohok adalah soal rekening gendut Bupati Simeulue. Sebuah sumber yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan kepada pemburunews.co, bahwa Bupati Simeulue memiliki rekening gendut di salah satu Bank senilai Rp 3,2 Miliar.

"Uang ini kami duga dari aliran dana siluman dinas PUPR Simeulue. Pada tanggal 9 Oktober 2018, ada riwayat penarikan sebesar Rp 2 Miliar dan tersisa Rp 1,2 Miliar waktu itu," uangkap sumber ini. (Kirfan)

Berita Terkait