× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda hukrim Diduga Beasiswa Aceh Terindikasi Korupsi , LEMKASPA Lapor BPSDM ke KPK

Diduga Beasiswa Aceh Terindikasi Korupsi , LEMKASPA Lapor BPSDM ke KPK

SHARE
Diduga Beasiswa Aceh Terindikasi Korupsi , LEMKASPA Lapor BPSDM ke KPK

Humas LEMKASPA, Rahmatun Phounna. (Doc PemburuNews)

JAKARTA - Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (LEMKASPA), secara resmi melaporkan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Aceh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyelewengan anggaran dan indikasi tindak pidana korupsi dalam seleksi penerima Beasiswa Aceh, Senin (02/12/2019).

Laporan tersebut disampaikan secara langsung oleh Humas LEMKASPA, Rahmatun Phounna dan diterima oleh Bagian Penerima Laporan Masyaarkat, Anggi Fitriani Mamonto, dengan nomor agenda, 2019-12-000002 dan nomor informasi, 106543.

Rahmatun Phounna mengatakan, kasus yang dilaporkan tersebut, terkait dugaan permainan dan penyelewengan anggaran serta terindikasi tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan oleh pihak BPSDM Aceh dalam proses penjaringan calon penerima beasiswa S1, S2 dan S3 beberapa waktu lalu yang sumber dananya dari anggaran Pemerintah Aceh.

“Selain diduga ada permainan pihak BPSDM Aceh, juga ada indikasi gratifikasi yang dilakukan oleh pihak panitia dalam penepatan beasiswa tersebut,” kata Phounna.

Dalam kasus ini, pihaknya melihat ketidak transparansi pihak BPSDM dalam proses penjaringan Beasiswa Aceh tahun 2019. Sebab, sebut Phounna, berdasarkan hasil penelusuran, bahwa pemerintah telah menganggarkan untuk beasiswa melalui BPSDM dengan anggaran sekitar Rp 72 milyar lebih.

“Namun, dalam hal ini pihak BPSDM Aceh tidak pernah membuat pengumuman secara resmi terkait besaran anggaran dan berapa jumlah kuota penerima beasiswa untuk tahun 2019,” ujar Aktivis Perempuan Aceh ini.

Lebih lanjut, Phounna menyebutkan, indikasi permaian pihak BPSDM yang dilakukan dalam penetapan penerima beasiswa juga pernah terjadi, seperti adanya calon penerima beasiswa S3 tujuan luar negeri tidak memiliki Letter of Acceptance (LoA), namum, lulus admintrasi, padahal yang bersangkutan belum memiliki LoA resmi dari Universitas. Sementara dalam aturan yang dibuat oleh panitia tim seleksi, bahwa LoA itu merupakan syarat khusus dan ditetapkan untuk para pendaftar beasiswa tujuan ke luar negeri.

“Ditambah lagi yang bersangkutan (calon penerma beasiswa) juga sebagai pengawai kontrak di BPSDM, ini sangat jelas ada permainan, kalau tidak ada permainan mana mungkin bisa lulus administrasi awal,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya, kasus tersebut telah direspon oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT, dan telah memerintahkan pihak Inspektorat agar melakukan investigasi, namum kata Phounna, hasil dari investigasi tersebut tidak pernah dibuka kepublik

“Bagaimana hasil investigasi dan siapa-siapa yang terlibat dalam permainan ini (Beasiswa), sampai sekarang kita tidak tau, maka saya anggap pihak Plt dan BPSDM lagee cina sboh geudong,” jelas Phounna.

Sikap pihak BPSDM Aceh ini, menurut Phounna,tidak sesuai dengan ketentuan umum penyelenggaraan sistem pemerintahan Aceh yang trasparansi dalam penggunaan anggaran dan bertentangan dengan undang-undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan lebih lanjut, guna mengungkapkan kasus yang jelas-jelas merugikan rakyat Aceh itu.

“Kita berharap, kasus BPSDM ini, harus diungkap tuntas oleh KPK,” pungkas Phounna.
Sementara itu, pihak KPK melalui Bagian Penerima Laporan Masyarakat, Anggi Fitriani Mamonto menyambut baik laporan tersebut dan menyatakan akan menindak lanjuti dalam jangka waktu 30 hari ke depan.

"Kita akan pelajari dulu kasus ini, mudah-mudahan dalam waktu singkat ini kita akan menindak lanjuti kasus tersebut,” kata Anggi. (s/q)

VIDEO