GEMPAR dan Mahasiswa Unjuk Rasa, Polda Aceh Didesak Tangkap Aktor Intelektual Korupsi di Simeulue

  • Redaksi
  • 19 Oktober 2020 - 22:50 WIB
GEMPAR dan Mahasiswa Unjuk Rasa, Polda Aceh Didesak Tangkap Aktor Intelektual Korupsi di Simeulue
Puluhan massa yang tergabung dalam Ormas GEMPAR bersama Mahasiswa melakukan unjuk rasa, di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Aceh, Senin (19/10/2020). (Ist)

BANDA ACEH - Puluhan massa yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Pengawal Amanah Rakyat (GEMPAR) Kabupaten Simeulue bersama Mahasiswa melakukan unjuk rasa, di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Aceh, Senin (19/10/2020). Mereka mendesak aparat kepolisian untuk menangkap tokoh intelektual di balik kasus korupsi di kabupaten kepulauan itu.

Dalam unjuk rasa tersebut, Gempar bersama mahasiswa meminta dan mendesak Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M. Phil, untuk memeriksa, menangkap dan mengadili Bupati Simeulue, Erli Hasim yang diduga kuat sebagai aktor intelektual dalam kasus korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2017 yang merugikan negara senilai Rp. 5,5 milyar.

Ketua Ormas Gempar, Zulhamzah dalam orasinya menyampaikan, sejumlah kasus korupsi sudah terjadi sejak tahun 2017, namun, tokoh utama yang menjadi dalang dalam kasus korupsi tersebut, sampai saat ini masih belum dilakukan pemeriksaan, padahal jelas sebelumnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Aceh telah menemukan beberapa bukti terkait kasus korupsi itu.

"Memang benar pihak polisi telah mengkap beberapa orang dan telah dijadikan tersangka, namun, kami mendesak Kapolda untuk menyelidiki aktor intelektual dibalik kasus korupsi ini, yang kami duga kuat melibatkan Bupati Simeulue, Erli Hasim," ujar Zulhamzah.

Ia menyebutkan, selain kasus Rp 9,6 milyar tersebut, juga ada dugaan kasus Rp 12,8 milyar yakni proyek pembangunan jalan simpang Batu Ragi menuju Simpang Patriot, yang hari ini pekerjaan tersebut anggarannya sudah ditarik 95%, sementara pekerjannya sampai hari ini masih amburadul (berantakan).

"Kenapa ini sampai terjadi, kuat dugaan kami ada aktor intelektual di balik (korupsi) ini," pungkasnya.

Selain itu, dalam unjuk rasa tersebut pihaknya memberikan apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan kepada Kapolda Aceh, karena semua laporan kasus korupsi yang dilaporkan GEMPAR sebagai organisasi masyarakat telah ditindaklanjuti Reskrimsus Polda Aceh. Contoh, kasus peningkatan jalan Simpang Baru Ragi arah Simpang Patriot yang bersumber dari DOKA senilan Rp 12,8 Miliar tahun 2019 yang dilaporkan tanggal 27 Agustus 2020 lalu, sudah ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Kita mengapresiasi Polda Aceh, karena begitu cepat menangani kasus-kasus korupsi di Aceh khususnya di Simeulue dan satu hal yang kita salut kepada Kapolda Aceh dan Dirreskrimsus dalam menangani kasus korupsi tidak pandang buluh. Bahkan, kata Pak Dir tadi, jagankan kasus korupsi di Simeulue, kasus besar salah satu bank di Aceh berani dia ungkap," kata Zulhamzah lagi.

Sementara itu, Kabag Binopsnal Dit Binmas Polda Aceh, AKBP Muhammad Yusuf menjelaskan, agar masyarakat tidak menaruh kecurigaan yang berlebihan, biar proses hukum yang berjalan, tidak hukum yang dilambatkan atau dicepatkan, namun semuanya sesuai prosedur yang berlaku.

"Tidak ada (hukum) yang dipercepat, tidak ada yang diperlambat, semua berjalan siring sesuai dengan bukti dan proses kegiatan yang terkait dengan penyidikan dan semua itu ada aturannya, jadi tidak hal-hal yang perlu dicurigai, karena bisa menimbulkan pikiran yang bermacam-macam," jelas M. Yusuf. (q)

 

Berita Terkait