GEMPAR: Selain 5 Orang, Masih Ada Tersangka Lain Dalam Kasus Dana Siluman

GEMPAR: Selain 5 Orang, Masih Ada Tersangka Lain Dalam Kasus Dana Siluman
Direskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Foto: Margiyanta (tengah), Ketua Ormas GEMPAR, Zulhamzah (kanan), Kadiv Humas Ormas GEMPAR, Agam Becu (kiri). Pemburu News | Kirfan.

BANDA ACEH - Kabar yang beredar mengenai Polda Aceh telah menetapkan 5 Orang tersangka dalam kasus pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas PUPR Kabupaten Simeulue tahun 2017 dengan kerugian Negara Rp 5,5 Miliar, dibenarkan oleh Ketua Ormas GEMPAR Simeulue Zulhamzah.

Zulhamzah yang dihubungi pemburunews.co mengatakan, pihaknya sudah menjumpai Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Margiyanta, hasil konfirmasinya terkait isu ini, Dirreskrimsus membenarkan hal ini.

"Pak Direskrimsus sudah kita konfirmasi terkait isu ini, ia membenarkan ada 5 orang tersangka dalam kasus dana Siluman tahun 2017, kelima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 6 Oktober 2020 yang lalu dan sudah dipanggil mengadap Penyidik hari Senin kemarin," sebut Zulhamzah mengonfirmasi pemburunews.co, Selasa (13/10/2020).

Selain 5 Orang tersangka tersebut, sambung Zulhamzah, dalam kasus ini masih ada tersangka-tersangka lain yang terlibat.

"Hari ini, Dirreskrimsus bersama Wadir dan Penyidik, tengah melakukan gelar perkara terhadap hasil audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN) untuk mengembangkan kasus ini. Kita juga mendendengar dari konfirmasi kita dengan Pak Dir, bahwa selain yang 5 Orang ini, masih ada tersangka lain," ungkap Zulhamzah.

Sebelum menjumpai Dirreskrimsus, Zulhamzah yang didampingi Kadiv Humas Ormas GEMPAR Agam Becu juga menyempatkan diri menemui Kasubdit III, Kanit II dan IV Subdit Tipidkor Reskrimsus Polda Aceh, untuk menanyakan perkembangan kasus korupsi yang dilaporkan oleh Ormas GEMPAR ke Polda Aceh.

"Pak Dir juga menyampaikan, laporan dugaan korupsi yang dilaporkan LPK ke Mabes Polri yang diteruskan ke tangan beliau dan laporan kasus Korupsi yang dilaporkan Ormas GEMPAR sudah ditindaklanjuti semua, namun harapan beliau kepada warga Simeulue semoga bersabar karena penanganan kasus kosus korupsi tidak semuda menangani kasus pidana umum, perlu pendapat para ahli," ujar Zulhamzah lagi.

Zulhamzah pula sangat mangapresiasi kinerja Polda Aceh, karena semua laporan kasus korupsi yang dilaporkan Ormas GEMPAR ditindaklanjuti Reskrimsus Polda Aceh. Contoh, kasus peningkatan jalan Simpang Baru Ragi arah Simpang Patriot yang bersumber dari DOKA senilan Rp 12,8 Miliar tahun 2019 yang dilaporkan tanggal 27 Agustus 2020 lalu, sudah ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Kita mengapresiasi Polda Aceh, karena begitu cepat menangani kasus-kasus korupsi di Aceh khususnya di Simeulue dan satu hal yang kita salut kepada Kapolda Aceh dan Dirreskrimsus dalam menangani kasus korupsi tidak pandang buluh. Bahkan, kata Pak Dir tadi, jagankan kasus korupsi di Simeulue, kasus besar salah satu bank di Aceh berani dia ungkap," kata Zulhamzah lagi.

Namun, tambahnya lagi, ia meminta kepada Kapolda dan Dirreskrimsus agar segera menangani kasus yang serupa dengan kasus dana Siluman tahun 2017 yakni kasus pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2018 senilai Rp 2,8 Miliar karena kasus korupsi tahun 2018 ini sama-sama dilaporkan dengan 2017.

"Karena kita menyakini bahwa kasus 2018 ini hampir 100 persen tidak dikerjakan, sedangkan dalam SP2D, dananya sidah ditarik semua. Maka untuk itu kita meminta kepada Bapak Kapolda dan Pak Dirreskrimsus agar juga mengungkap kasus ini yang dilaporkan bersamaan dengan kasus tahun 2017. Dan mengungkap siapa aktor utama dalam kasus ini, karena kami menduga kuat, semua kasus korupsi ini disutradarai oleh Bupati dengan berbagai modus operandi dan skenario," pinta Zulhamzah.

Selanjutnya, Ketua GEMPAR mengatakan, sesuai dengan pernyataan Kepala BPKP Perwakilan Aceh bahwa kasus korupsi dengan merekayasa dokumen dan menjual-jual nama orang lain seperti kasus dana Siluman ini masih terus berlanjut hingga tahun 2020.

"Maka sesuai AD/ART GEMPAR adalah pengawal amanah rakyat, maka GEMPAR akan terus mengumpulkan data dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang berbau korupsi. Hari ini saja, GEMPAR sudah melayangkan surat permintaan data, dokumen dan kontrak pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2019 dan 2020.

(Kirfan)

Berita Terkait