Ketum GEMPAR: Ada Beberapa Bukti Petunjuk Erli Hasim Terlibat Kasus Dana Siluman Dinas PUPR Simeulue

Ketum GEMPAR: Ada Beberapa Bukti Petunjuk Erli Hasim Terlibat Kasus Dana Siluman Dinas PUPR Simeulue
Foto: Ketua Umum Ormas GEMPAR Zulhamzah saat melakukan konvoi bersama setelah pengukuhan dan deklarasi pengurus Ormas GEMPAR, Senin 11 Juli 2019. (Kirfan|Pemburu News)

SIMEULUE - Menindaklanjuti arahan dan bimbingan Wakil Bupati Simeulue Hj. Afridawati pada acara Deklarasi dan Pengukuhan Ormas GEMPAR tanggal 11 Juli 2020 di alun-alun pendopo yang mengaharapkan GEMPAR agar mengawal kasus-kasus korupsi di Simeulue termasuk kasus dana Siluman. Maka, untuk itu Ketua Umum (Ketum) Ormas Gerakan Masyarakat Pengawal Amanah Rakyat (GEMPAR) Zulhamzah langsung bergerak mengumpulkan data dan informasi terkait kasus dana Siluman.

Sehingga, Zulhamzah menemukan beberapa bukti petunjuk yang menguatkan Bupati Simeulue, Erli Hasim terlibat dalam kasus dana siluman pemiharaan jalan dan jembatan Dinas PUPR Kabupaten Simeulue tahun 2017 senilai Rp 10,7 Milyar dan tahun 2018 senilai Rp 2,8 Milyar.

BACA JUGA: Bau Amis Dana Siluman di Simeulue Rp13,5 Miliar Kian Menyengat

"Saya harapkan beberapa bukti petunjuk ini bisa menjadi bahan bagi penyidik Polda Aceh untuk menetapkan Erli Hasim sebagai salah seorang tersangka karena kita menduga kuat Bupati Simeulue terlibat dalam kasus dana Siluman ini, sehingga tidak mengorbankan ASN di PUPR untuk pasang badan atau tameng melindungi Erli Hasim," ungkap Zulhamzah kepada pemburunews.co melalui telepon genggamnya, Rabu (15/7/2020).

Menurut Zulhamzah, bukti petunjuk tersebut, sekurang-kurangnya ada enam hal, yaitu senagai berikut:

Pertama, beberapa saat setelah dilantik jadi Bupati pada tanggal 16 Juli 2017, Erli Hasim mengganti Kabid Bina Marga dari Afit Linon, ST yang sudah sangat senior kepada Bereuh Firdaus. "Padahal pangkat Bereah Firdaus itu belum memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut. "Begitu juga ijazah Strata satunya bidang sosial bukan bidang tekhnik sipil dan masih diragukan keabsahannya serta tidak ada pengalaman sama sekali di bidang Kebinamargaan, namun Erli Hasim tetap saja menunjuk Bereeh Firdaus, ini berarti kita duga ada kepentingannya," sebut Ketua GEMPAR.

BACA JUGA: Kejahatan Terstruktur, Dana Siluman Belum Tuntas Muncul Lagi Surat Siluman Ketua DPRK Simeulue

Kedua, sambungnya, pada waktu penyususnan APBK-Perubahan tahun 2017, Erli Hasim memerintahkan Kepala Bappeda Simeulue Ibnu Abbas, untuk mengalokasikan dana pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2017 sebesar Rp 9,6 Milyar tanpa pembahasan dan persetujuan dari Banggar DPRK Simeulue. Padahal selama ini tidak pernah terjadi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan sampai sedemikian besarnya mengingat keterbataan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan di akhir tahun. Sedangkan alokasi APBK murni 2017 untuk pemelihataan jalan dan jembatan hanya 1,1 Milyar, konon lagi alat berat Perusahaan yang di Simeulue terbatas. Termasuk Perusahaan yang digunakan untuk membuat kontrak dalam kasus dana siluman ini sama sekali tidak memiliki alat berat.

"Ketiga, Erli Hasim melarang Kadis PUPR Kabupaten Simeulue, Iksan Mikaris untuk menyerahkan data pelaksanaan Pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2017 dan 2018 yang diminta melalui surat oleh Ketua DPRK Simeulue dan didisposisi Wakil Bupati pada Januari 2019 untuk bahan pelaksanaan Pansus, dengan dalih sudah diperiksa BPK, sehingga Pansus tidak dilaksanakan. Tapi untunglah data realisasi dana pemeliharaan jalan dan jembatan tersebut didapatkan DPRK dari BPKD Simeulue sebanyak 70 SP2D tahun 2017 dan 16 SP2D tahun 2018," tambah mantan tim sukses pasangan calon Bupati Erli Hasim - Afridawati ini.

BACA JUGA: Berikut Jumlah Proyek TA 2017 dan 2018 Dari Dana Siluman, Adakah Terealisasi Semua

Keempat, lanjut Zulhamzah, Bupati pernah mengancam Wakil Bupati Simeulue Afridawati sekitar bulan April 2019, bahwa Dia akan mendesak Kajati Aceh untuk menindaklanjuti kasus korupsi dana PDKS yang belum dihentikan sejak tahun 2016 dengan tersangkanya Darmili yang tak lain adalah suami Wakil Bupati Simeulue.

"Mengapa Erli Hasim mengancam Wakil Bupati akan mendesak Kejati Aceh menindaklanjuti kasus PDKS? karena Erli Hasim marah Darmili yang membongkar kasus dana Siluman itu, maka hal ini kita menduga kuat Bupati ada terlibat dalam kasus dana Siluman ini," ungkapnya lagi.

Masih menurut Zulhamzah, bukti pentunjuk yang kelima, Erli Hasim diduga mempunyai rekening gendut di BRI Rp 3,2 Milyar hal ini sebagaimana dilansir media tintamerahonline.com. Sedangkan pada saat Pilkada 2017 dia pinjam uang sana sini, bahkan sebagian biaya ditanggung Afridawati.

Terakhir, kata Zulhamzah, Erli Hasim dan Kabid Bina Marga Bereeh Firdaus didampingi TI menjumpai Kejati Aceh. "Mungkin ini berhubungan dengan ancamannya kepada Afridawati bahwa dia akan medesak Kejati untuk menuntaskan kasus PDKS yang disangkakan kepada Darmili sekaligus melobi Kejati agar tidak mengusut kasus dana Siluman," pungkas Zulhamzah.

Berdasarkan bukti-bukti petunjuk tersebut di atas, Zulhamzah berharap kepada Kapolda Aceh dan Kejati Aceh agar segera menuntaskan kasus dana Siluman itu dan memeriksa Bupati Simeulue yang diduga kuat terlibat langsung di dalamnya, karena kasus ini sudah viral di kalangan Masyarakat Simeulue dan berharap kepada Penegak Hukum agar segera menindaklanjuti kasus ini.

(Kirfan)

Berita Terkait