× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda hukrim Korupsi Siluman Di Simeulue, Diduga Sebuah Konspirasi Jahat Yang Masif

Korupsi Siluman Di Simeulue, Diduga Sebuah Konspirasi Jahat Yang Masif

SHARE
Korupsi Siluman Di Simeulue, Diduga Sebuah Konspirasi Jahat Yang Masif

Ketua LSM GMBI Ditrik Simeulue, Sarwadi (kiri), Ketua LSM GMBI Wilter Aceh, Zulfikar ZA (kanan). (Pemburu News | Kirfan)

BANDA ACEH - Dugaan korupsi dana pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh tahun 2017 dan 2018, disinyalir sarat dengan sebuah konspirasi jahat yang Terstruktur, Sistemtis dan Masif (TSM). Benarkah?

Seperti diketahui, bahwa dana pemeliharaan jalan jembatan di Dinas PUPR Kabupaten terluar itu sering disebut dengan dana siluman atau dana misterius karena anggaran sebesar itu tidak pernah disetujui oleh DPRK Simeulue, tetapi mengapa muncul dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR? dan telah cairkan 100 pesen berdasarkan SP2D yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Simeulue.

BACA JUGA: Misteri Terkuaknya Dana Siluman Rp9,6 Miliar di Simeulue

Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Simeulue, Sarwadi kepada pemburunews.co menyebutkan, bahwa berdasarkan rekap SP2D tersebut, total anggaran yang sudah dicairkan senilai lebih kurang 12,7 Miliar, merupakan jumlah yang sangat fantastis.

"Ini diduga merupakan konspirasi atau perbuatan jahat yang dilakukan bersama-sama,  yang telah disepakati bersama secara Terstruktur, Simtemastis dan Masif (TSM),” sebut Sarwadi kepada pemburunews.co di salah satu Caffe di Banda Aceh yang didampingi Ketua LSM GMBI Wilter Aceh, Zulfikar ZA, Rabu (26/2/2020) malam.

BACA JUGA: Berikut Jumlah Proyek TA 2017 dan 2018 Dari Dana Siluman, Adakah Terealisasi Semua

Menurut Sarwadi, terstruktur yang berarti bahwa konspirasi jahat mereka untuk melakuan meraup uang Rakyat ke kantong mereka dari anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan tersebut telah disusun rapi agar jangan terkuak ke publik.

“Secara jelas kita sudah tahu asal muasal terungkapnya korupsi pada dana siluman ini, yaitu berawal dari keluhan warga karena jalan dan jembatan banyak yang rusak. Dinas PUPR tidak memberikan data yang diminta DPRK untuk dana perawatan jalan dan jembatan yang dikeluhkan warga. Seandainya DPRK Simeulue tidak meminta rekap SP2D dari BPKD, maka hal ini tidak akan terungkap. Inilah cara Allah SWT menampakkan kebusukan mereka saat makan uang rakyat,” tegas Sarwadi.

BACA JUGA: Soal Dana Siluman PUPR Simeulue, Publik Menunggu Eksekusi Hukum

Sedangkan Sistematis, dijelaskan Sarwadi, bahwa perencanaan mereka untuk melakukan korupsi tersebut telah matang dari pimpian hingga ke bawahan. Yaitu mulai dari teknis memasukkan anggaran yang tidak disetujui DPRK ke dalam DPA Dinas PUPR, siapa saja orangnya dan bagaimana teknis di lapangan agar prakteknya tidak diketahui oleh publik, maka harus direncanakan secara matang.

“Dengan memecah-mecah paket menjadi 86 paket, ini adalah trik mereka untuk menghindari lelang, karena dengan lelang, publik akan tahu berapa, siapa dan apa saja jenis pekerjaannya. Selain itu juga, masyarakat akan susah mengontrol. Kemudian rekanan bisa ditunjuk langsung sesuka hati mereka, bahkan ada dokumen rekanan berani mereka memalsukan,” ungkap sarwadi.

Sementara, Masif itu sendiri, sambung Sarwadi, adalah korupsi yang dilakukan secara besar-besaran yang melibatkan banyak pihak.

“Maka disini kita sangat mengapresiasi kerja Polda Aceh yang telah meningkatkan status penanganan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan, artinya Polda Aceh telah berhasil mengumpulkan data yang selanjutnya akan menetapkan siapa saja yang menjadi tersangkanya. Dan ini akan terus kita kawal sampai tuntas,” Kata Eks Kombatan GAM ini. (Red/Kirfan)

VIDEO