× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda daerah KuALA: Raqan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, Perlu Diperbaiki

KuALA: Raqan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, Perlu Diperbaiki

SHARE
KuALA: Raqan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, Perlu Diperbaiki

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (02/09/2019). (Ist)

BAND ACEH - Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil perlu diperbaiki sebelum selanjutnya disahkan. Urgensi perbaikan tersebut muncul karena hilangnya pengakuan Wilayah Kelola Hukom Adat Laot menjadi wilayah Panglima Laot.

Hal itu disampaikan oleh sekretaris Jendral Jaringan KuALA, Rahmi Fajri usai kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (02/09/2019) kemarin.

Rahmi menjelaskan, bahwa penempatan bahasa wilayah kelola panglima laot yang dituangkan dalam qanun tersebut sangat tidak sesuai dengan norma adat yang berlaku di Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan.

Pasalnya, kata dia, panglima laot hanyalah lembaga adat yang menaungi nelayan, sementara wilayah kerja mereka disebut dengan Wilayah Kelola Hukom Adat Laot.

"Penempatan bahasa wilayah kelola panglima laot, sangat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Aceh, karena panglima laot adalah lembaga adat sementara wilayah kerja panglima laot disebut dengan Wilayah Kelola Hukom Adat Laot," ujar Rahmi, dalam rilisnya yang diterima media ini, Selasa, (03/09/2019).

Ia menambahkan, selain penempatan bahasa, tumpang tindih pembagian zonasi yang terdapat di dalam qanun tersebut akan menjadi malapetaka bagi panglima laot dan nelayan yang akan beraktifitas di Wilayah Kelola Nelayan di Aceh.

Ia juga menyebutkan jika qanun tersebut disahkah, ditakutkan akan terjadi konflik antara nelayan dengan pemerintah maupun dengan pihak lain karena tidak konsistenya pembagian ruang laut tersebut.

"Tumpang tindih penentuan ruang ini, saya takutkan akan menjadi konflik antara nelayan dengan pemerintah maupun pihak lain, karena qanun ini tidak konsisten dalam memberikan kepastian ruang kepada nelayan," tutupnya. (Cr)

VIDEO