Lagi-lagi, Komisi C DPRK Simeulue Temukan Sejumlah Indikasi Korupsi Pada Proyek Jalan Amabaan

  • Redaktur
  • 08 September 2020 - 22:00 WIB
Lagi-lagi, Komisi C DPRK Simeulue Temukan Sejumlah Indikasi Korupsi Pada Proyek Jalan Amabaan
Foto: Komisi C DPRK Simeulue melakukan peninjauan lapangan proyek jalan Amabaan yang direlokasi dari proyek Sp. Batu Ragi arah Sp. Patriot tahun 2019. (Ist)

SIMEULUE - Komisi C DPRK Simeulue kembali meninjau proyek jalan Amabaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2019 dengan pagu anggaran sekitar Rp 12,8 Miliar, Sabtu (5/9/2020) yang dikomandoi langsung Ketua Komisi C, Ihya Ulumuddin.

Seperti diwartakan sebelumnya, bahwa proyek yang dikerjakan PT. Intan Meutuah Jaya ini merupakan proyek yang direlokasi dari proyek jalan Simpang Batu Ragi arah Simpang Patriot tanpa diketahui DPRK Simeulue dan syarat pemindah lokasian tidak terpenuhi. Anehnya lagi, semua dokumen kontrak dan penarikan dana masih atas nama proyek Simpang Batu Ragi arah Simpang Patriot

Hari ini, proyek yang sering disebut-sebut "salah ketik" ini telah dikerjakan di Amabaan, namun masih banyak juga ditemukan DPRK indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara.

Syahrian salah seorang anggota Komisi C DPRK Simeulue menyebutkan kepada pemburunews.co di sebuah caffe di Banda Aceh, bahwa pihaknya bersama Ketua dan anggota Komisi C menemukan sejumlah pelanggaran hukum pada proyek jalan Amabaan.

"Sadisnya lagi, proyek ini kan tahun 2019, seharusnya sudah selesai pada akhir Desember 2019 lagi. Tapi nyatanya hari ini belum selesai, padahal kabar kami dengar dari Ormas GEMPAR, dananya sudah ditarik 95 persen. Kami menemukan pengaspalan baru sekitar 200 meter, itupun ada yang masih setengah ruas jalan yang diaspal," sebut Syarian yang akrab disapa Yan Pinang Mas ini, Senin (7/9/2020) malam.

Selain itu, Ia bersama rekan-rekannya juga tidak menemukan agregat batu pecah sehingga agregat Kelas A dan B tidak bisa dibedakan, selanjutnya tidak adanya prime coat sebagai perekat aspal.

Kasus proyek simpang Batu Ragi arah simpang Patriot ini telah dilaporkan Ormas GEMPAR ke Dittipikor Reskrimsus Polda Aceh pada tanggal 27 Agustus 2020 lalu. Dan saat ini pihak Dittipikor tengah melakukan penyelidikan.

Di tempat terpisah, Ketua Ormas GEMPAR Zulhamzah mengatakan, pihaknya juga telah menemukan SP2D pencairan dana proyek ini dengan nomor 01043/Langsung (LS)/2020 tanggal 9 April 2020, bahwa dana tersebut memang benar sudah ditarik 95 persen.

"Ini benar-benar sebuah kejahatan yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan kami menduga ada oknum pejabat di Kabupaten Simeulue yang terlibat dalam kasus ini. Kalau tidak, mengapa uang bisa cair 95 persen, sedangkan pekerjaan belum mancapai 50 persen. Inilah cara-cara yang kotor untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari uang rakyat. Dan saat ini masyarakat sedang dibodohi, tapi tunggu episode selanjutnya akan ada kasus-kasus serupa akan terbongkar ke permukaan," tegas Ketua Ormas GEMPAR, Zulhamzah dengan nada kesal.

(Kirfan)

Berita Terkait