LHP BPK Terhadap LKPD Simeulue TA 2019, Anggota DPRK Bantah SPPD Fiktif atau Bodong

  • Redaksi
  • 14 Oktober 2020 - 23:40 WIB
LHP BPK Terhadap LKPD Simeulue TA 2019, Anggota DPRK Bantah SPPD Fiktif atau Bodong
Ketua Komisi C DPRK Simeulue, Ihya Ulumuddin, SP. (Doc. PemburuNews)

SIMEULUE - Terkait pemberitaan di beberapa media yang menghebohkan warga Simeulue tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Simeulue Tahun Anggaran (TA) 2019.

Dalam LHP tersebut BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue priode 2014-2019 dan beberapa dinas/instansi di kabupaten kepulauan itu, antara lain, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Namun, sejumlah anggota DPRK Simeulue membantah, jika dalam LHP BPK tersebut terdapat SPPD fiktif atau bodong. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi C DPRK Simeulue, Ihya Ulumuddin, SP kepada media ini menyampaikan, pihaknya sangat terkejut, dikarenakan sebelumnya tidak ada permasalahan apapun, semua aktifitas perjalanan dinas berjalan sesuai aturan dan tidak ada yang fiktif perjalanannya.

Ia menjelaskan, beberapa waktu yang lalu pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Simeulue sedang melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan perjalanan dinas (SPPD) anggota DPRK tahun anggaran 2019 yang menimbulkan kerugian negara sekitar 2 Milyar lebih.

Sambung Ihya, dalam LHP BPK menyampaikan bahwa ada ketidaksesuaian antara tiket yang dipertanggung jawabkan dengan data di maskapai penerbangan yang digunakan serta tidak dilampirkannya bukti keabsahan kegiatan seperti foto kegiatan, absensi, sertifikat dan sebagainya.

Ihya menyebutkan, perihal SPPD tersebut, pihaknya bisa menyampaikan bukti yang sah, bahwa perjalanan dinas tersebut benar dilaksanakan dan tidak benar terjadi perjalanan dinas siluman, semua rangkaian perjalan untuk mengadvokasi kemaslahatan rakyat.

"Kami punya semua bukti foto kegiatan dan tiket penerbangan yang sesuai dengan keberangkatan tetapi berbeda dengan tiket yang lampirkan oleh skretariat DPRK ke BPK pada saat pemeriksaan," ujar Ihya, Rabu (14/10/2020)

Ketua DPD PKS Simeulue ini menambahkan, menindaklanjuti LHP tersebut, pihak inspektorat Simeuleu sedang melakukan klarifikasi keabsahan bukti-bukti perjalanan dinas sebagaimana diperintakan oleh BPK.

"Saat ini kami sudah menyerahkan Dokumen Klarifikasi kepada Inspektorat yang akan di sampaikan kembali kepada BPK, ini tidak lebih permasalahan administrasi pelaporan perjalanan dinas, sejak awal kami tidak dikonfirmasi tentang ketiadaan dan ketidakcukupan dokumen bukti dan tiket perjalanan dinas Kami sehingga permasalahan ini muncul dalam LHP BPK RI tahun 2019," tambahnya.

Menurut Ihya, jika pun terjadi proses penyelidikan oleh pihak kejaksaan pihaknya menganggap proses tersebut terlalu dini, dikarenakan pihak anggota dprk yang terlibat perjalanan dinas 2019 sedang dimintai verifikasi dan klarifikasi bukti-bukti perjalanan dinas oleh pihak inspektorat sebagaimana perintah didalam LHP BPK RI tersebut.

"Perihal perjalanan dinas itu, kami bisa sampaikan bukti yang sah bahwa perjalanan dinas tersebut benar dilaksanakan, tidak benar terjadi perjalanan dinas siluman, semua rangkaian perjalan untuk mengadvokasi kemaslahatan rakyat, kita punya hati tidak mungkin mengkhianati amanah rakyat," pungkasnya.

Kasie Intel Simeulue : Dugaan Kelebihan Bayar, Kita Tidak Sebut Fiktif Atau Bodong

Terkait hal tersebut, dibenarkan Kepala Kejari Simeulue, Muhammad Anshar Wahyudin, SH., MH melalui Kasi Intel Kejari, Muhasnan Mardis, SH yang membenarkan dan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melontarkan kalimat fiktif atau menyebut biaya SPPD anggota DPRK Simeulue bodong.

“Kalau ada yang menyebut fiktif atau bodong, itu kita tidak tahu dan entah dari mana datangnya, sebab kita tidak pernah mengatakan seperti itu, yang kita dalami dan sedang tahap penyidikan ini cuma terkait dugaan kelebihan pembayaran sesuai audit BPK,” kata Muhasnan, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/10/2020).

Muhasnan melanjutkan, berdasarkan LHP BPK, ditemukan dugaan kelebihan pembayaran terhadap perjalanan dinas anggota DPRK tahun anggaran 2019 dengan total sekitar 3 miliyar yang saat ini sedang dalam proses tahap penyidikan.

"Biaya itu termasuk SPPD PNS nya," tutupnya. (q)

Berita Terkait