Ormas Gempar Gelar Deklarasi, Wakil Bupati Minta Kawal Kasus Korupsi di Simeulue

Ormas Gempar Gelar Deklarasi, Wakil Bupati Minta Kawal Kasus Korupsi di Simeulue
Foto: Ormas Gempar Gelar Deklarasi, Wakil Bupati Minta Kawal Kasus Korupsi di Simeulue. (Ist)

SIMEULUE - Perjuangan dan perjalanan panjang pembentukan organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Masyarakat Pengawal Amanah Rakyat atau disingkat dengan Gempar, akhirnya behasil. Keberhasilan ditandai dengan penyerahan bendera pataka Gempar dari mewakili penasehat dan pendiri, Ir. Iskandar kepada ketua pengurus harian Gempar, Zulhamzah dalam acara pelaksanaan pengukuhan dan deklarasi di tubuh Gempar, Sabtu (11/7/2020) di alun-alun pendopo setempat.

Tampak dalam acara tersebut, dihadiri oleh Wakil Bupati Simeulue Hj. Afridawati, Wakil Ketua DPRK, Sunardi beserta beberapa anggota DPRK, pimpinan partai politik, pengurus pengurus Ormas dan OKP serta komponen masyarakat Simeulue dari 10 Kecamatan.

Dalam sambutan dan laporanya, Ketua Umum Gempar mengatakan, Ormas Gempar lahir dari hati nurani rakyat Simeulue untuk mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue dan sebagai kontor sosial serta corong masyarakan untuk menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah.

"Ormas ini lahir tidak untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok, Gempar juga lahir tidak ditunggangi oleh seseorang, tapi Gempar hadir sebagai garda terdepan sebagai perwakilan masyarakat Simeulue dalam mengawal kebijakan Pemerintah dan mendorong Pembangunan Simeulue," sebut Zulhamzah.

Sementara, Wakil Bupati Simeulue Hj. Afridawati dalam arahan dan bimbingannya mengatakan, Dinamika kehidupan masyarakat Kabupaten Simeulue tidak pernah mengalami pasang surut walaupun saat ini masih berjuang melawan Covid-19. Hal ini terbukti pada hari menyaksikan Deklarasi dan Pengukuhan Pengurus Ormas Gempat yang digagas oleh tokoh-tokoh muda Simeulue yang sangat peduli terhadap kemajuan pembangunan Simeulue diberbagai bidang, untuk mewujudkan cita-cita para Pejuang lahirnya Kabupaten Simeulue yaitu terwujudnya Simeulue yang Baldatun thayyibatun warobbun ghafur, Simeulue yang sejahtera lahir bathin dalam ampunan kasih sayang Allah SWT. Simeulue yang bermartabat, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan Kabupaten Kota lainnya.

"Setelah Saya membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas Gempar yaitu singkatan dari Gerakan Masyarakat Pengawal Amanah Rakyat khusus pada pasal 5 ayat 1 bahwa maksud dan tujuan organisasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam mengawal pembangunan Kabupaten Simeulue diberbagai sektor secara berkesinambungan dan berkeadilan, maka Saya selaku Wakil Bupati Simeulue sangat apresiasi dan mendukung lahirnya Ormas Gempar, karena salah satu tujuannya sangat membantu tugas-tugas Saya selaku Wakil Bupati dibidang Pengawasan Pembangunan," sebut Afridawati.

Sambungnya, walaupun semula dia kurang merespon rencana Deklarasi dan Pengukuhan Pengurus Gempar ini karena katanya Gempar itu singkatan dari Gerakan Masyarakat Anti Pejabat Amoral, seolah-olah kerjanya hanya untuk mengintip gerak-gerik para Pejabat di Kabupaten Simeulue saja.

"Ternyata Saya salah persepsi karena yang benar Gempar itu adalah Gerakan Masyarakat Pengawal Amanah Rakyat. Bak kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak cinta maka tak Rindu," kata Wakil Bupati.

Ia berharap kehadiran Ormas Gemlar di Kabupaten Simeulue hari ini dapat memperkuat Ormas, OKP dan LSM yang telah ada selama ini dalam upaya mengawal seluruh kegiatan Pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, baik kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan pembangunan dibidang mental spiritual.

"Selain itu, hal yang perlu juga menjadi perhatian seluruh komponen masyarakat Simeulue khususnya para tokoh tokoh mudah, Ormas, OKP dan LSM adalah masalah lingkungan hidup baik didaratan maupun dilautan agar tetap terjaga terus kelestariannya. Awasi dan kawal ketat jika ada upaya untuk merusak hutan dan terumbu karang Simeulue oleh tangan- tangan oknum yang tidak bertanggung jawab," tandas orang nomor dua di Simeulue ini.

Masih menurut Afridawati, ia juga berharap Gempar akan menjadi Ormas pelopor bagi upaya melestarikan seni budaya masyarakat Kabupaten Simeulue yang akhir-akhir ini sudah kurang mendapat perhatian. Nandong, Debus, Nanga-nanga, Tarian Serampang dua belas, Turiang, Tari Gelombang, Kuda Lumping, dan lain lain semuanya harus dijaga kelestariannya melalui festival, pertandingan, perlombaan dan penampilan diberbagai kegiatan kemasyarakatan seperti pada acara peresmian perkawinan, sunat Rasul, penyambutan tamu dan wisatawan dan lain sebagainya.

"Bagi Saya, lahirnya Gempar pada saat ini memang sangat tepat waktu, karena lahir di tengah berbagai masalah yang sedang viral di masyarakat Kabupaten Simeulue antara lain Kasus Korupsi Dana Siluman pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue yang sedang disidik oleh Polda Aceh, Kasus Pengalihan Pengelolaan Kebun PDKS dan Penjualan Pabrik Minyak Kelapa Sawit kepada PT Kasama Ganda yang tak kunjung tuntas walaupun sudah sangat terang benderang merugikan Daerah serta beberapa kasus amoral yang sangat mencemarkan nama baik masyarakat Simeulue," harap ketua Golkar DPD II Kabupaten Simeulue ini.

Terhadap kasus Dana Siluman dan Pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2017 Rp10,7 Miliar dan 2018 Rp 2,8 Miliar, ia mengharapkan agar Gempar bergandengan tangan dengan seluruh Ormas, OKP dan LSM beserta Insan Pers mengawal sehingga semua Oknum Pejabat dan ASN yang terlibat tidak ada yang lolos agar memberi efek jera kepada para pelakunya.

"Khusus mengenai kasus pengalihan kebun PDKS kepada PT. Kasama Ganda sejak 19 Desember 2012 sampai saat ini sudah 8 tahun dipegang PT KSG tapi tidak satu rupiah pun masuk ke Kas Daerah dengan dalih mengalami Kerugian. Kondisi tersebut tidak boleh terus kita biarkan, daripada kebun tersebut dinikmati oleh PT. KSG apalagi ada kabar yang masih perlu diteliti lebih lanjut telah pula dialihkan PT KSG kepada pihak ketiga, lebih baik kita bagi-bagikan kepada Rakyat Simeulue," tandas ketua PMI Simeulue ini.

Lebih jauh Afridawati berharap juga kepada Gempar yang telah dikukuhkan hari ini agar mendesak Bupati dan DPRK agar segera mengambil alih PDKS dan PMKS yang telah diberikan kepada PT KSG.

"Begitu juga terhadap maraknya kasus amoral (video mesum), supaya semua dihukum tanpa pandang bulu walaupun pelakunya Pejabat sekalipun, karena semua warga negara sama didepan hukum," tutup Afridawati.

Selain yel-yel dan mars, Deklarasi sekaligus pengukuhan Gempar ini dimeriahkan oleh penyantunan anak yatim dan tari ranup lampuan.

Sebagaimana dilansir harian waspada.co.id kemarin (10/07/2020) bahwa Bupati Simeulue juga diundang Gempar untuk menghadiri acara tersebut, tetapi Bupati terlihat tidak hadir dalam acara ini. (Redaksi)

Berita Terkait