Penetapan Dan Penyaluran BLT DD Gampong Langkak Kisruh

  • Admin
  • 23 Mei 2020 - 14:30 WIB
Penetapan Dan Penyaluran BLT DD Gampong Langkak Kisruh
Penetapan Dan Penyaluran BLT DD Gampong Langkak Kisruh. (Ist)

NAGAN RAYA - Penetapan dan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sumber Dana Desa (DD) Tahun 2020 Gampong Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya kisruh, masyarakat datangi kantor Desa pada Tanggal 21 Mei 2020 malam, sementara Keuchik tidak bersedia hadir di kantor Desa.

Salah seorang  anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG) Gampong Langkak, Aris terkait kisruh BLT sumber DD tersebut menyampaikan, rasa kecewanya kepada kebijakan Keuchik memaksakan kehendaknya untuk penetapan Dana BLT di Gampong tersebut.

"Masih banyak warga kami yang berhak dapat BLT tersebut, kenapa hanya 12 KK saja ditetapkan? Kalau alasan tidak cukup anggaran itu tidak masuk akal, karena pihak pemerintah sudah keluarkan aturan untuk prioritaskan BLT dalam anggaran DD," kata Aris.

Selanjutnya, Amiruddin warga Gampong Langkak wakili kepemudaan, ia menyampaikan, masalah BLT sumber DD jadi kisruh dan menolak kebijakan Keuchik karena kepentingan masyarakat banyak.

"Kami merasa keberatan atas kebijakan Keuchik Gampong kami terkait penetapan dan penyaluran Dana BLT sumber DD, kami menduga ada yang tidak transparan dibalik kebijakan tersebut. Dugaan kami ada unsur pemaksaan kehendak pribadi Keuchik dalam pengelolaan anggaran," ujar Amir.

Selanjutnya, Amiruddin menayakan, Apakah ada peraturan mesti 25 persen bisa digunakan untuk BLT? Sementara peraturan  yang diketahui dari Kementrian Desa anggaran diprioritaskan untuk BLT Darurat Covid-19, sementara kegiatan fisik harus dihentikan.

"Kami menduga adanya unsur ketidak transparansi nya pihak Keuchik dalam pengelolaan anggaran DD di Gampong kami. Kenapa Keuchik lebih ngotot untuk pertahankan anggaran untuk bangunan fisik dibandingkan penyaluran BLT bagi masyarakat," tanya Amir.

Keuchik Gampong Langkak H. Burhan saat dikonfirmasi media pemburunews.co terkait kisruh tersebut mengatakan, semua sudah selesai dan masyarakat sudah menerima kebijakan tersebut.

"Mereka salah faham saja, hanya beberapa masyarakat saja yang tidak terima hal tersebut," katanya.

Selanjutnya, mengenai surat edaran Kementrian Desa terkait pemberhentian kegiatan fisik dan anggaran lebih diprioritaskan untuk Covid-19, ia mengatakan tidak mengetahui tentang surat edaran tersebut dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (PMG) tidak memberitahukan hal tersebut.

"Setelah saya kasih penjelasan terkait kisruh tersebut semua masyarakat sudah faham dan mengerti. Di Gampong kami yang mendapatkan PKH 80 KK, BST 60 KK, mereka pikir warga sudah dapat PKH dan BST diberikan lagi, makanya mereka marah," tutup H. Burhan. (Sofyan HS)

Berita Terkait