Raqan RZWP3K, Panglima Laot: Jika Disahkan Ditakutkan Menjadi Sumber Konflik Baru

  • Redaksi
  • 03 September 2019 - 18:50 WIB
Raqan RZWP3K, Panglima Laot: Jika Disahkan Ditakutkan Menjadi Sumber Konflik Baru
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (02/09/2019). (Ist)

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (02/09/2019) kemarin.

Namun, hasil RDPU tersebut, menuai polemik dari beberapa tokoh, pasalnya, menurut mereka, Rancangan Qanun tersebut terdapat tumpang tindih, salah satunya penetuan pembagian zonasi, yang ditakutkan akan menjadi konflik antara nelayan dengan pemerintah maupun pihak lain,

Seperti yang disampaikan sekretaris Panglima Laot Kabupaten Aceh jaya, Tgk. Azwar, disebutkannya bahwa, dalam penyusunan qanun tersebut panglima laot tidak pernah dilibatkan, sehingga, ditakutkan ada perbedaan perspektif antara tim penyusun dengan panglima laot sebagai lembaga adat terkait wilayah kelola hukom adat laut.

"Jika qanun ini disahkan tanpa memikirkan nelayan, ditakutkan akan menjadi sumber konflik baru di tatanan nelayan," ujar Azwar, Selasa (03/09/2019)

Azwar menyebutkan, selama proses penyusunan Qanun tersebut, pihaknya dari lembaga panglima laot tidak pernah dilibatkan. Pihaknya meminta agar qanun tersebut diperbaiki, sehingga tidak terjadi konflik di kemudian hari.

"Kami juga menakutkan ada perbebedaan perspektif antara panglima laot dengan tim penyusun Qanun terkait wilayah kelola panglima laot yang dimasukkan kedalam zonasi qanun ini," katanya.

Azwar juga meminta, kepada pimpinan sidang untuk memperbaiki isi qanun tersebut, sebagai kado istimewa untuk masyarakat Aceh khususnya nelayan di akhir masa jabatannya.

"Pimpinan sidang, saya meminta kepada pimpinan sidang agar qanun ini diperbaiki sebelum disahkan sebagai salah satu kado istimewa untuk masyarakat Aceh di Akhir masa jabatan ini," pinta Azwar.

Sementara itu, Sekretaris Panglima Laot Aceh, Miftah Cut Adek, juga menyatakan hal yang sama, dimana, menurutnya, lembaga Panglima Laot Aceh mendukung penyusunan Raqan RZWP3K yang di inisisasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut, namun, perlu menjadi catatan lembaga tersebut bahwa Dokumen Raqan RZWP3K tersebut harus diperbaiki sehingga memberi nilai tambah kepada masyarakat nelayan seluruh Aceh.

"Jangan sampai keberadaan Qanun ini justru menimbulkan masalah baru terhadap masyarakat nelayan yang ada dipesisir Aceh," ujar Miftah.

Mifta mengajak kepada seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, agar terus memantau pembahasan Qanun tersebut.

"Supaya Qanun RZWP3K memberi hasil dan manfaat untuk seluruh pihak terutama mayarakat pesisir dan nelayan," tutupnya. (Cr)

Berita Terkait