× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda daerah, nasional, dunia Ratusan WNI Eks ISIS Dikabarkan Ingin Pulang, Jokowi: Ya Saya Akan Bilang Tidak

Ratusan WNI Eks ISIS Dikabarkan Ingin Pulang, Jokowi: Ya Saya Akan Bilang Tidak

SHARE
Ratusan WNI Eks ISIS Dikabarkan Ingin Pulang, Jokowi: Ya Saya Akan Bilang Tidak

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Ist)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks Negara islam Irak dan Suriah (ISIS) yang dikabarkan ingin kembali ke Tanah Air. Apalagi, sempat viral di media sosial, mereka telah membakar paspornya.

Namun, kata Jokowi, untuk memutuskan rencana kepulangan eks anggota ISIS itu tentu harus dibahas dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang tidak. Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas," kata Jokowi lewat Twitter yang dikutip pada Kamis (06/02/2020).

Sementara Pengamat Intelijen dan Pertahanan Susaningtyas Kertopati alias Nuning mengatakan, pemerintah harus tegas menghadapi orang yang sudah meninggalkan kewarganegaraan dengan menghancurkan paspor RI. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam Pasal 23 disebutkan bahwa WNI yang mengikrarkan diri untuk setia terhadap negara lain akan kehilangan kewarganegaraannya.

"Jelas, sesuai fakta mereka memang sudah tidak mengakui negara kita sebagai negara yang pro Pancasila," kata Nuning kepada VIVA, Kamis, 6 Februari 2020.

Dia mengingatkan pemerintah Indonesia harus hati-hati karena pemerintah Suriah menganggap ISIS itu sebagai kombatan atau pejuang termasuk eks WNI dan akan dituntut. Menurut dia, hal ini dapat menimbulkan isu tentang perlindungan eks WNI sebagai isu kemanusiaan.

Untuk itu, Nuning mengatakan, Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta kementerian/lembaga punya pekerjaan rumah besar, termasuk harus punya konsep yang tepat dalam mengatasi ini.

"Bisa saja ada isu menguat terkait humanitarian karena adanya eks WNI itu yang membawa anak usia 0-10 tahun yang mendorong pemulangan mereka ke Tanah Air," ujarnya.

Namun, kata dia, patut juga mengakomodasi hukum-hukum internasional yang berlaku supaya Indonesia tetap memiliki hubungan diplomasi yang seimbang, serta secara resiprokal menguntungkan dengan negara lain yang berurusan eks WNI terlibat ISIS.

"Bila opsi pemulangan yang dipilih, kita tidak bisa begitu saja membiarkan mereka kembali ke masyarakat umum. Ada proses screening lengkap dengan uji kebohongan," katanya.

Menurut dia, harus ada pendampingan terhadap WNI eks ISIS dari psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama yang pro NKRI.

"Mereka pun harus terus diawasi gerak geriknya, jangan kita justru biarkan agen ISIS berkeliaran bebas di tengah masyarakat," ujar Nuning. (viva)

VIDEO