Rp77,5 Miliar Bangun PMKS Simeulue Jadi Besi Tua, Siapa Maling Sesungguhnya

Rp77,5 Miliar Bangun PMKS Simeulue Jadi Besi Tua, Siapa Maling Sesungguhnya
Konsidi mesin PMKS Simeulue yang saat dicuroi maling (kiri), Yusliman (kanan). (ist)

SIMEULUE - Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) kabupaten Simeulue yang menyedot uang rakyat lebih kurang senilai Rp77,5 miliar, tetapi tidak bermanfaat sama sekali bagi masyarakat Simeulue terutama bagi para pekebun sawit, PMKS tersebut hanya jadi bangkai besi tua, bahkan belakangan ini dikabarkan besi-besi mesin utamanya telah dibobol maling dan bangunannya sudah dimakan rayap. Lantas siapakah yang bertanggungjawab terhadap PMKS telah merugikan Negara tersebut?, simak ulasan berikut!.

Pembangunan PMKS bekapasitas 20 ton per jam itu didasari adanya kehadiran Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bidang perkebunan kelapa sawit. PMKS dibangun untuk menampung Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari PDKS dan untuk mengantisipasi kerugian daerah,T sebab TBS masa itu harus dikirim ke daratan Sumatera yang tidak bisa dikirim dengan jumlah banyak karena terbatasnya kouta pengangkutan melalui kapal ferry, sekaligus apabila PMKS dibangun dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Simeulue.

Lantas tak ayal, pada tahun 2010, dibangunlah PMKS, dimana saat itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue dibawah pimpinan Darmili melakukan pelelangan pekerjaan PMKS senilai Rp 47.898.185.000, dari hasil lelang terpilihlah PT Amarta Karya (Persero) sebagai rekanan untuk mengerjakan PMKS sesuai kontrak nomor 037/PDKS/V/2010.

Sebenarnya, pembangunan PMKS tersebut awalnya telah direncanakan sejak tahun 2004, Bupati Simeulue yang menjabat saat itu, Darmili, mengajukan pinjaman ke Islamic Development Bank (IDB) sebesar 30 Juta USD, salah satu item pekerjaan dalam proposal pinjaman ke IDB tersebut adalah untuk pembangunan 1 unit PMKS dengan kapasitas 30 ton per jam senilai 6 Juta USD.

"Pinjaman tahap pertama kita tahun 2007, yang disetujui IDB sebesar 15 juta USD (lebih kurang Rp 180 miliar). Karena saat itu masih dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami Desember 2004, sehingga atas arahan Presiden, dana dari IDB dialihkan ke rehab rekon yang dilaksanakan oleh BRR, maka tidak sesuai lagi dengan proposal semula termasuk pembangunan PMKS dihilangkan," sebut Darmili mengonfirmasi Pemburu News, saat ditemui setelah mengikuti sidang dalam perkara dugaan pencairan dana penyertaan modal PDKS tidak sesuai mekanisme, di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Kamis (28/11/2019) pekan lalu.

Setelah gagalnya pembangunan PMKS dari dana IDB, lanjutnya, ia berupaya mencari dana dari berbagai pihak, mulai BRR, Perbankan termasuk Lembaga Keuangan Amerika Serikat, tetapi semuanya terkendala akibat belum adanya izin HGU atas lahan PDKS.

"Lalu saya bermusyawarah dengan DPRK Simeulue agar dana pembangunan PMKS dialokasikan secara bertahap dari APBK Simeulue mulai tahun 2010. Kapasitas PMKS juga sepakat diturunkan dari 30 ton per jam menjadi 20 ton per jam," ungkap Darmili.

Kemudian, pada tahun 2010 dialokasikan dana APBK untuk pembangunan PMKS Rp10 miliar dan tahun 2011 dialokasikan Rp10 miliar. Untuk menentukan pelaksana pembangunan dilakukan melalui lelang terbuka.

"Demi Allah saya tidak mencampuri sedikitpun tugas panitia pelelangan masa itu. Ada memang yang melobi saya, waktu itu, saya tidak perlu menyebut namanya, agar PMKS tersebut dikerjakan rekanannya dengan perjanjian fee 5 persen, tetapi saya tolak sehingga ia sakit hati dan membenci saya. Akhirnya dari hasil lelang tersebut, terpilihlah PT. Amarta Karya (Persero), sebuah Perusahaan Negara dengan harga penawaran Rp 46 Milyar," tegasnya.

Sesuai laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan kepadanya masa itu, bahwa dana yang telah dialokasikan Rp20 miliar selama 2 tahun itu hanya bisa mencapai 44 persen pekerjaan. Sehingga, pada saat penyusunan APBK tahun 2012, ia mengusulkan tambahan biaya untuk penyelesaian pembangunan PMKS itu Rp26 miliar, tetapi yang disetujui DPRK hanya Rp24 miliar.

"Tanggal 27 Maret 2012 masa jabatan saya berakhir, saya tetap berharap PMKS segera selesai dibangun supaya TBS kelapa sawit kita tidak lagi dikirim ke Meulaboh dan bisa menambah lapangan kerja serta Pendapatan Asli Daerah juga meningkat," katanya.

Seiring dengan bergulirnya waktu, tampuk kepemimpan Simeuluepun bergulir dari Darmili ke Riswan NS. Sekitar lima bulan usai pelantikan Riswan NS dan Hasrul Edyar menjadi Bupati dan wakil Bupati Simeulue periode 2012-2017, PMKS yang sedang berjalan proses pembangunannya dijual oleh Pemerintah Daerah saat itu ke pihak PT Kasama Ganda.

Tepatnya pada tanggal 19 Desember 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue mengadakan perjanjian jual beli PMKS dengan pihak PT Kasama Ganda di hadapan notaris Adi Pinem. Dimana saat itu, Riswan NS dan Hasrul Ediyar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simeulue, Aryaudin sebagai ketua DPRK, Asdarmansyah dan Hasdian Yasin masing-masing sebagai wakil ketua DPRK, mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue. Sementara, perwakilan PDKS yaitu Ibnu Abbas sebagai Direktur Utamadan Asmanuddin sebagai Direktur Opersional, sedangkan dari PT Kasama Ganda diwakili oleh Sulaiman Ibrahim selaku Direktur Utama.

Kelima pejabat perwakilan Pemkab Simeulue itu bersama dua direksi PDKS melakukan komitmen perjanjian jual beli PMKS dengan PT Kasama Ganda di atas notaris Adi Pinem nomor 64, dengan rangkuman perjanjian dengan intinya sebagai berikut:

  1. Pihak pertama yaitu Ibnu Abbas dan Asmanuddin atas nama PDKS menjual PMKS ke pihak kedua yaitu Sulaiman Ibrahaim atas nama PT Kasama Ganda
  2. Harga total penjualan PMKS yang disetujui kedua belah pihak senilai Rp 53.098.185.000 termasuk PPH dan PPN
  3. Modal pembangunan PMKS yang telah dilakukan PDKS senilai Rp 21.075.201.400 dikembalikan pihak PT Kasama Ganda kepada PDKS
  4. Semua izin tentang PMKS diurus pihak PDKS, paling telat tanggal 30 Maret 2013 setelah selesai pembangunan PMKS
  5. Surat kepemilikan PMKS harus atas nama PT Kasama Gansa dan serah terima PMKS dalam keadaan bagus 100 persen siap produksi.
  6. Jika PMKS telah berproduksi, hasil bersih 80 persen untuk pihak PT Kasama Ganda dan 20 persen untuk pihak PDKS
  7. Perjanjian berlaku selama 20 tahun dan setelah itu pihak PT Kasama Ganda mengembalikan PMKS kepada PDKS.

Pada tahun 2012 dan saat penjualan PMKS kepada PT Kasama Ganda progress pembangunan telah mencapai sekitar 44,37 persen, mengapa tidak dilanjutkan saja pembangunannya, padahal tahun itu telah disetujui DPRK Simeulue tambahan anggaran pembangunan Rp 24 miliar, ada apa? Ini kan kita duga sengaja dijual PMKS tersebut?,” tandas Darmili sembari bertanya.

“Pembatalan perjanjian jual beli PMKS antara PT Kasama Ganda dengan PDKS, sebagaimana dalam akta notaris nomor 73 tanggal 20 Agustus 2014, itu tidak sah karena pihak notaris yang membuatnya telah mengakui dan menyatakan bahwa akta notaris itu tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi ketentuan undang-undang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004, ini berarti masih sah jual beli PMKS tersebut,” sebut Darmili.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Simeulue yang mengetahui perkembangan isu PDKS dan seputar PMKS, Yusliman, mengungkapkan, uang Negara yang terpakai untuk pembangunan PMKS dari tahun 2010 hingga tahun 2015 telah habis Rp 77.550.000.000, tetapi PMKS terbengkalai, tidak bisa digunakan.

Yusliman merincikan, pertama tahun 2010 pembangunan PMKS dianggarakan Darmili Rp10 miliar, kemudian pada tahun 2011 dianggarkan Darmili lagi Rp 10 miliar, dua kali penganggran telah dikerjakan dengan perogress 44 persen. Selanjutnya pada tahun 2012 pada akhir masa jabatan Darmili, agar PMKS tersebut selesai 100 persen, Darmili bersama DPRK menggarkan Rp24 miliar sebagai dana tambahan.

“Tetapi untuk anggaran tahun 2012 ini tidak jelas penggunaanya, karena pada pertengahan tahun 2012 ini Bupati berganti dari Darmili kepada Riswan NS, Rp24 miliar habis dipakai tidak tahu kemana rimbanya dan tidak jelas penggunaannya,” ungkap Yusliman kepada Pemburu News melalui pesan whatsappnya, Sabtu (30/11/2019).

Berikutnya, sambung Yusliman, tahun 2014 dianggarkan Riswan NS lagi Rp26 miliar, sebagai Direktur PDKS adalah Yazid. Terakhir tahun 2015 dianggarakan Riswan NS Rp7,55 miliar. “Jadi total pembangunan PMKS senilai Rp 77.550.000.000, tetapi PMKS tidak selesai dan hanya jadi besi tua, bahkan sudah dicuri besi-besi itu untuk dijual. Pertanyaan saya, siapakah yang bertanggungjawab? Riswan NS kah atau PT Kasama Ganda?,” ungkap Yusliman dengan nada tanya.

Begitu juga dengan KSO PDKS Yusliman juga menyesali ratusan miliar uang Simeulue telah dianggarkan untuk PDKS tetapi dibiarkan hancur, karyawan diPHK, lapangan kerja tidak ada, banyak masyarakat eksodus ke daerah lain mencari kerja. “PT Kasama Ganda harus bertanggungjawab dan peran Pemerintah, Bupati Riswan NS dan Bupati Erli Hasim harus bertanggung jawab, serta pihak-pihak penegak hukum harus mengusut persoalan ini, serta keterlibatan ketua DPRK dan Wakil ketua DPRK dalam KSO PDKS, dan Yazid selaku Dirut PDKS harus juga diseret,” tegas Yusliman.

Masalah penjualan PMKS tersebut, kata Yusliman, telah dilaporkan kepada Kejati Aceh bulan Agustus lalu, namun pihak Kejati belum menindak lanjuti dan terkesan menutup mata. “Pihak Kejati jangan main-main dengan hal ini, Rp77,55 miliar uang rakyat lenyap, mengapa tidak diusut, sudah berapa bulan laporan Darmili tapi tidak ada tindak lanjut, saya dengar Riswan NS belum dipanggil Kejati, Yazid juga belum dipanggil, ada apa ini?,” tandas Yusliman.

Padahal, masih menurut Yusliman, Pemkab Simeulue telah menyelesaikan 44,37 persen pembangunan PMKS atau setara dengan Rp21 miliar, yang anehnya lagi dalam perjanjian, pembayaran nilai PMKS itu dilakukan setelah PMKS beroperasi selama 6 bulan.

“Jangankan meraih keuntungan dan menjadi sumber penerimaan, malah operasional PDKS mengalami kerugian, bahkan PT Kasama Ganda tidak melaksanakan komitmen sesuai dengan perjanjian. Sangat nyata, proses perjanjian baik KSO PDKS maupun PMKS direncanakan secara matang, terstruktur, sistematis, masif dan terorganisir untuk menjadikan perjanjian sebagai media untuk meraup keuntungan bagi individu yang terlibat. Sepatutnya Kejati Aceh harus melakukan proses hukum terkait permasalahan ini. Disisi lain DPRK harus menyegerakan pengembalian operasional PDKS dan PMKS ke Pemkab Simeulue sesuai permintaan dan harapan rakyat Simeulue. [R]

Berita Terkait