× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda daerah, hukrim Rumoh Transparansi Minta Polda Usut Dugaan Perambahan Hutan Tanpa Izin di Aceh Tamiang

Rumoh Transparansi Minta Polda Usut Dugaan Perambahan Hutan Tanpa Izin di Aceh Tamiang

SHARE
Rumoh Transparansi Minta Polda Usut Dugaan Perambahan Hutan Tanpa Izin di Aceh Tamiang

Rumoh Transparansi melakukan pertemuan dengan pihak Ditreskrimsus Polda Aceh, Jum'at (17/01/2020). (cr)

BANDA ACEH - Rumoh Transparansi meminta kepada Kepolisian Daerah Aceh untuk serius mengusut dan melakukan superfisi terkait dugaan perambahan kawasan hutan yang dikonversi menjadi kebun sawit tanpa ijin dalam hutan produksi di Alur Kering, Desa Kaloy, Aceh Tamiang.

Direktur Rumoh Transparansi, Crisna Akbar didampingi Sekretaris, Sulaiman, SH mengatakan, pihaknya bersama tim legal Rumoh Transparansi, Andi Suhanda, SH telah melakukan pertemuan dengan pihak Ditreskrimsus Polda Aceh, pada Jum'at (17/01/2020).

"Kita langsung menuju ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Aceh, untuk membuat laporan polisi terkait dugaan kebun ilegal dalam kawasan hutan tersebut, hanya saja untuk tahapan awal, kita dituntun untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Ditreskrimsus Polda Aceh," kata Crisna.

Dalam pertemuan itu, pihaknya menjelaskan, bahwa sebelumnya Rumoh Transparansi telah melaporkan dugaan kasus tersebut ke Pihak Kepolisian Resort (Polres) Aceh Tamiang pada tanggal 14 September 2018 silam.

"Hanya saja sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak ditindak lanjuti," jelasnya.

Crisna menambahkan, laporan dugaan kasus tersebut bukan hanya telah diterima Polres Aceh Tamiang, namun, sudah pernah dilakukan penyelidikan lapangan pada tanggal 19-20 September 2018 silam.

"Hasil kunjungan lapangan bersama dengan Polres Aceh Tamiang waktu itu, ditemukan 3 orang pekerja yang salah satunya adalah wakil manager dari perusahaan tersebut," tambahnya.

Akibat keterlambatan penanganan dugaan kasus tersebut, maka pihaknya melaporkan kembali ke Polda Aceh, sehingga benar-benar mendapat perhatian dari penegak hukum.

"Dan harusnya Polda Aceh serius menanggapi dugaan kasus ini," ujar Crisna.

Ia melanjutkan, hasil pertemuan dengan pihak Tipiter Ditreskrimsus Polda Aceh, menyarankan untuk menyurati kembali Polres Aceh Tamiang tentang perkembangan laporan dugaan kasus tersebut yang tembusannya disampaikan ke Polda Aceh.

"Menyikapi hal ini, kita akan segera menyurati Polres Aceh Tamiang kembali, namun perlu keseriusan dari pihak Polda untuk melakukan supervisi dan menanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Polres," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar Polda Aceh serius menangani dan melakukan kontrol terhadap dugaan kasus tersebut.

"Pasalnya perkebunan seluas 302 Ha ini berada dalam kawasan hutan produksi milik negara," pungkas Crisna. (cr)

VIDEO