× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda nasional RUU Dianggap Lemahkan KPK, Sulthan Alfaraby: Pengkhianatan Semangat Reformasi

RUU Dianggap Lemahkan KPK, Sulthan Alfaraby: Pengkhianatan Semangat Reformasi

SHARE
RUU Dianggap Lemahkan KPK, Sulthan Alfaraby: Pengkhianatan Semangat Reformasi

Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Sulthan Alfaraby.

BANDA ACEH -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menolak Revisi Undang Undang KPK (RUU KPK). Sebab materi muatan dalam RUU KPK yang telah beredar, dinilai justru rentan untuk melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi di Indonesia.

Sementara itu, sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui revisi Undang Undang KPK menjadi RUU Insiatif DPR, pada hari kamis, 05 September 2019.

Menanggapi hal tersebut, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Sulthan Alfaraby mengatakan, bahwa terdapat beberapa persoalan dalam materi RUU KPK yang beresiko melumpuhkan kerja KPK. 

Sulthan menilai, independensi KPK saat ini terancam, melalui pembatasan penyadapan, adanya pembentukan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh DPR, pembatasan penyelidikan dan penyidikan. Hal itu, kata dia, tentu bisa mengakibatkan KPK menjadi lembaga yang bisa dikuasai dan bukan lagi menjadi lembaga yang independen. 

"Kita melihat KPK sekarang seperti sengaja dilemahkan, kita bisa mengkaji beberapa materi yang telah beredar yang menyangkut tentang RUU KPK,” ujar Sulthan saat berdiskusi dengan wartawan, Rabu (11/09/2019). 

Ia menambahkan, upaya yang dilakukan untuk melemahkan KPK, merupakan pintu masuk yang aman untuk para koruptor di Indonesia. Semestinya, lanjut Sulthan, KPK haruslah dikuatkan dan berdiri sebagai lembaga yang independen. 

“Pelemahan terhadap KPK merupakan sebuah pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan cita-cita bangsa dalam memberantas kejahatan korupsi yang semakin marak terjadi di Indonesia,” imbuh Sulthan. 

Ia meminta, agar DPR tidak menyusun RUU inisiatif untuk melemahkan KPK, sebab saat ini Indonesia merupakan negara dengan koruptor yang banyak. Harusnya, kata Sulthan, KPK harus dikuatkan dan posisinya lebih independen. 

“Jika KPK dilemahkan, hal ini tentunya dapat menghancurkan negara kita, KPK sepertinya memang sedang berada di ujung kehancuran,” tambahnya.

Sulthan berharap, semoga Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bisa segera bertindak dan mendukung penuh pemberantasan korupsi di Indonesia dan segera menolak terkait RUU KPK yang dinilai melemahkan lembaga KPK tersebut.

"Ini sudah saatnya Presiden menunjukkan keberpihakan dalam konteks memberantas korupsi, seperti yang dikatakan pada masa kampanye,” pungkasnya.

Kami selaku rakyat yang peduli dengan negara ini, masih tetap optimis bahwa Presiden tetap akan berada paling depan untuk melawan pelemahan KPK. Presiden harus segera menolak revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terindikasi untuk dilemahkan,” tutupnya. [*]

VIDEO