Sejuta Harap Warga Simeulue Kepada Kapolda Aceh

Sejuta Harap Warga Simeulue Kepada Kapolda Aceh
Foto: salah satu jembatan yang tidak dikerjakan (kiri), Agam Becu (kanan). (Pemburu News | kirfan)

SIMEULUE - Perjalanan kasus dugaan korupsi dana pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten Simeulue provinsi Aceh tahun 2017 dan 2018 senilai lebih kurang Rp 13,5 Miliar, tampaknya kian mengerucut dan Penegak Hukum dalam hal ini Polda Aceh terlihat sangat serius untuk menangani kasus yang merugikan uang negara ini.

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan, ditambah lagi terendus kabar di tengah-tengan masyarakat Simeulue hari Kamis (11/6/2020) kemarin Tim Penyidik dari Polda Aceh yang turut didampingi auditor Provinsi Aceh dan anti rasuah dari pusat untuk memeriksa pekerjaan yang dinilai merugikan keuangan negara di pulau penghasil lobster ini.

BACA JUGA: Berikut Jumlah Proyek TA 2017 dan 2018 Dari Dana Siluman, Adakah Terealisasi

Mendapat informasi ini, beberapa Tokoh masyarakat Simeulue sangat mengapresiasi kinerja Kapolda Aceh yang tidak main-main dalam menangani kasus ini hingga tuntas, salah satunya adalah Agam Becu.

Menurutnya, masyarakat Simeulue telah lama menunggu kepastian hukum terhadap perkara ini, maka ia terharu menerima informasi ini.

"Sejuta harapan warga Simeulue kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada untuk menuntaskan berbagai kasus di Simeulue, khusunya kasus dana Siluman ini dan kasus video amoral Bupati Simeulue. Kita percaya penuh bahwa Kapolda Aceh mampu menuntaskan kedua kasus ini," sebut Agam Becu kepada pemburunews.co, Jumat (12/6/2020) di sebuah warung kopi di kota Sinabang.

BACA JUGA: Kejahatan Terstruktur, Dana Siluman Belum Tuntas Muncul Lagi Surat Siluman Ketua DPRK Simeulue

Ia juga berharap kepada Polda Aceh dan Penegak Hukum lainnya agar benar-benar profesional dalam memeriksa pekerjaan-pekerjaan yang dinilai fiktif dan kekurangaan volume maupun markup, yang menimbulkan kerugian negara.

"Karena lokasi-lokasi proyek yang fiktif dan kekurangan volume dalam kasus ini, masyarakat Simeulue sudah mengetahuinya, jadi tidak bisa ditutupi oleh sang pelakunya," pungkas Agam Becu mantan Ketua Pemuda Pancasila Simeulue.

Selain Agam Becu, Ketua Gerakan Masyarakat Pengawal Amanah Rakyat (Gempar), Zulhamzah juga ikut mengapresiasi, bahkan ia mengungkap bahwa kasus ini merupakan kasus yang diduga sarat dengan sebuah perbuatan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Benarkah?

BACA JUGA: Terkait Kasus Dana Siluman Rp9,6 Miliar, LSM LSC: Bupati Simeulue Jangan Buang Badan

Sebelum berita ini diekpose, Statmen Zulhamzah yang mengatakan bahwa dalam kasus ini diduga sarat dengan perbuatan TSM pernah diwartakan media ini. Namun hari ini ia kembali mengulas agar Penegak Hukum mengetahuinya dan segera menuntaskan kasus dana yang disebut Siluman ini.

Dikatakan Zulhamzah, ada perbuatan terstruktur karena kasus ini melibatkan pejabat struktural dan beberapa instansi terkait seperti Bappeda yang merencanakan memasukkan anggaran tanpa persetujuan DPRK Simeulue, hingga Dinas PUPR selaku pengguna anggaran.

"Sedangkan perbuatan sistematis adalah kasus ini diduga telah direncanakan dan dikoordinasikan secara matang-matang, mulai dari teknik menganggarkannya bagaimana, teknik pekerjaannya hingga penunjukan rekanannya siapa," ungkapnya lagi.

Kemudian, kata mantan Tim Pemenangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue yang menjabat saat ini, masif adalah kasus ini dilakukan besar-besaran dengan memecah-mecah paket pekerjaan.

"Tetapi, yang namanya perbuatan pemufakatan jahat untuk meraup keuntungan dari uang rakyat pasti akan terungkap, mungkin manusia bisa saja tidak mengetahui, tetapi Sang Khalid tetap mengungkapnya," tutur Zulhamzah dengan nada kekesalannya. (Kirfan)

Berita Terkait