× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda daerah Tanggapi Penjelasan Humas, LPLA Sebut ULP Ngawur dan Ditantang Uji Forensik

Tanggapi Penjelasan Humas, LPLA Sebut ULP Ngawur dan Ditantang Uji Forensik

SHARE
Tanggapi Penjelasan Humas, LPLA Sebut ULP Ngawur dan Ditantang Uji Forensik

Koordinator LPLA, Nasruddin Bahar bersama Ahli Pengadaan Indonesia, Khalid Mustafa. (Ist)

BANDA ACEH - Menanggapi penjelasan Kepala ULP, Iqbal Rokan, melalui Kabag Humas Setdako Banda Aceh, Taufiq Alamsyah, terkait tender lanjutan pembangunan SDN 44 yang menurutnya sudah sesuai prosedur, Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), Nasruddin Bahar, menyebutkan bahwa penjelasan tersebut cenderung ngawur dan mencari dalih belaka.

"Alasan tidak ada perusahaan yang lulus evaluasi berkali-kali jelas mengada-ada, ini ngawur namanya," ujar Nasruddin Bahar, Koordinator LPLA, kepada media ini, Minggu (14/09/2019).

Ia meminta kepada Pokja, untuk menjelaskan secara transparan terkait alasan Pokja menggugurkan peserta tender, karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi pada tender terakhir yang dilaksanakan.

"Coba jelaskan satu persatu, jangan cuman alasan dicari-cari, tidak ada istilah tender 4 kali, coba tanya, apa dasar hukumnya tender berulang-ulang sampai 4 kali?," pinta Nasruddin.

Nasruddin menjelaskan, dalam semua aturan baik Perpres Nomor 16 Tahun 2018 maupun Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018, bahwa tender dapat diulang hanya satu kali, setelah tender pertama gagal maka, dilakukan tender ulang.

"Tidak ada satu kalimatpun dalam Perpres atau Perlem menyebutkan tender dapat diulang berkali-kali," ujarnya lagi.

Nasruddin juga membantah, jika Pokja yang mengatakan bahwa Pokja hanya operator. Sebab, penilaian tetap panitia sistem baru bisa bekerja setelah datanya diinput oleh Pokja.

Terkait benar atau tidaknya perusahaan yang lolos evaluasi teknis, LPLA menantang Pokja untuk lakukan Uji Forensik melalui APIP. Dan LPLA mengaku, siap membuktikan indikasi pelanggaran aturan yang dilakukan Pokja

"Mari kita buktikan, apa Pokja siap?, berani gak Pokja buka-bukaan data dan uji Forensik, biar jelas," tantang Nasruddin.

LPLA juga mempertanyakan terkait pernyataan Pengguna Anggaran yang menyebutkan tidak tau menahu. Sehingga, dipertanyakan, apakah tender ulang selama ini dilakukan Pokja tanpa sepengetahuan pengguna anggaran atau tidak ada laporan sama sekali dari kuasa pengguna anggaran.

"Sehingga kita bisa lihat dimana titik masalahnya," pungkasnya.

Sebelumnya, dikutip dari situs resmi pemko Banda Aceh, bandaacehkota.go.id, Pokja Pemilihan Disdikbud Banda Aceh telah bekerja secara profesional dan sesuai prosedur dalam paket tender Sekolah Dasar Negeri 44 Banda Aceh.

Hal itu disampaikan Kabag Humas Setdako Banda Aceh Taufiq Alamsyah mengklarifikasi pemberitaan di sejumlah media online yang menyebutkan proses tender paket dimaksud sarat ‘permainan’.

“Bagian Pelayanan Barang dan Jasa kita independen dan tak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Ada standar, mekanisme, dan aturan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan,” katanya. (r/dk)

VIDEO