Yan Pinang Mas Nilai Eksekutif Simeulue Bekerja Tidak Profesional Dan Sok Berkuasa

Yan Pinang Mas Nilai Eksekutif Simeulue Bekerja Tidak Profesional Dan Sok Berkuasa
Anggota DPRK Simeulue, Syarian (kiri), Ketua GMBI Wilter Aceh, Zulfikar ZA (tengah), Ketua LPLA Simeulue, Zulhamzah (kanan)

SIMEULUE - Menanggapi informasi terkait lambannya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue tahun 2020 yang dilansir beberapa media, salah seorang Anggota DPRK setempat dari Partai Demokrat, Syahrian menilai karena pihak Eksekutif Simeulue bekerja tidak profesional dan sok berkuasa.

Hal ini disampaikan Syahrian atau yang akrab disapa Yan Pinang Mas di salah satu group whatsapp, ketika mengomentari postingan berita yang dikirm oleh wartawan dari media Aktual News terkait berita yang dilansir media itu berjudul “Anggota DPRK Tidak Mau Menjadi Stempel Pemuas Syahwat pimpinan Eksekutif”.

Dikatakan Syahrian, keterlambatan dan tidak terlaksana pembahahasan APBK tahun 2020 bukan karena pihak DPRK yang sengaja memperlambat tetapi pihak tim Eksekutif bekerja tidak profesional dan terkesan sok berkuasa.

“Hal ini terjdi  disebabkan pihak Tim Eksekutif bekerja tidak profesional akibatnya pembahasan RAPBK tidak terlaksana dan ini bisa terjdi atas kehendak Allah SWT, yang haq tetap berpihak kepada yang haq dan terbukti Allah itu kuasa, mahluk sok kuasa,” kata Syarian mengomentari postingan berita Wartawan Aktual News di group whatsapp Tipikor Mereka shs Online, Sabtu (30/11/2019) malam.

Selain Syahrian, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM-GMBI) Wilayah Teritorial Aceh, Zulfikar ZA juga menduga bahwa pihak Eksekutif sengaja memperlambat penyerahan RAPBK ke DPRK Simeulue karena ada sesuatu dimainkan, sehingga dengan waktu yang singkat pihak DPRK Simeulue tidak sempat meneliti.

“Itu kita duga sengaja di setting supaya bisa keluar Perbup, sehingga dengan Perbup kalaupun ada dugaan markup sebuah kegiatan tidak dipermasalahkan, toh mereka juga yang buat, mereka juga yang Perbupkan. Kalaupun disahkan DPRK tidak mungkin hanya hitungan jam bisa memeriksa item kegiatan satu per satu,” kata Zulfikar kepada pemburunews.co di salah satu caffe di Banda Aceh.

Ia berharap kepada Anggota DPRK Simeulue, sebelum mengesahkan RAPBK menjadi APBK tahun 2020, sebaiknya benar-benar diteliti agar anggaran Negara tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan Rakyat Simeulue.

Senada dengan itu, Ketua Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) Kabupaten Simeulue, Zulhamzah juga menilai keterlambatan pembahasan APBK Simeulue tahun 2020 diduga ada unsur kesengajaan pihak Eksekutif agar APBK Simeulue bisa diPerbupkan.

“Kita menduga penysunan RKA masing-masing SKPK ada permainan, sehingga penyerahan RKA ke DPRK sengaja diperlambat-lambat agar DPRK tidak dapat lagi mengevaluasi RKA tersebut, hanya tinggal ketok palu saja. Kalaupun ada dugaan markup biaya atau anggaran tidak pantas, terlewatkan oleh DPRK,” ungkap Zulhamzah kepada pemburunews.co.

Kata Zulhamzah, apabila APBK Simeulue tahun anggaran 2020 disahkan oleh DPRK dengan tergesa-gesa ataupun diPerbupkan, maka pihaknya akan meminta salinan APBK atau RKA masing-masing SKPK untuk dimonitor. “Hal ini mohon dukungan semua pihak,” harap Zul Hamzah. (R) 

Berita Terkait