YARA Minta Pemkab Nagan Raya Tindak Lanjuti Rekomendasi Temuan BPK

  • Admin
  • 21 Mei 2020 - 04:50 WIB
YARA Minta Pemkab Nagan Raya Tindak Lanjuti Rekomendasi Temuan BPK
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya M. Zubir, SH. (Ist)

NAGAN RAYA - Terkait adanya beberapa temuan ketidak patuhan  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nagan Raya oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 5.A/LHP/XVIII.BAC/05/2019 Tanggal : 17 Mei 2019.

BPK menemukan adanya ketidak patuhan dan ketidak patutan dalam pengujian
kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan
Raya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya M. Zubir, SH, kepada media pemburunews.co Rabu (20/05/2020).

M. Zubir mengatakan, Pokok-pokok temuan tersebut yakni, Pertama, Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah senilai Rp194.522.537,00. Kedua, Pembayaran Honorarium Kegiatan pada Tiga OPD Melebihi Standar Belanja senilai Rp.847.990.000,00.

"Ketiga, penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas Pekerjaan Swakelola 16 Unit Rehabilitasi Ruang Kelas SD/SMP pada Dinas Pendidikan Dapat Menimbulkan Risiko Penyalahgunaan Sebesar
Rp.348.909,090.91," kata M. Zubir

Selanjutnya Zubir menambahkan, yang Keempat, kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan kesalahan koefisien di dua paket pekerjaan pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman senilai
Rp170.682.767,03.

"Kelima, kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada empat paket pekerjaan di dinas PUPR senilai Rp.51.200.860,39," sebut Zubir.

Kemudian ia menambahkan, sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Nagan Raya antara lain agar menginstruksikan. Masing-masing Kepala Dinas/OPD untuk memerintahkan pegawai, pensiunan, atau
ahli warisnya untuk segera menyelesaikan pengembalian ke kas daerah sesuai dengan
tabel serta Lampiran 1 dan Lampiran 2.

"Kelebihan gaji dan tunjangan yang
tidak sesuai ketentuan karena pensiun atau meninggal dunia, kelebihan pembayaran
tunjangan yang tidak sesuai ketentuan karena tugas belajar dan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional yang tidak sesuai ketentuan kepada pegawai yang cuti," jelasnya.

"Kemudian kelebihan pembayaran TPG kepada guru yang pensiun atau meninggal dunia dan kelebihan pembayaran TPG karena kesalahan perhitungan gaji pokok," sambungnya.

Selanjutnya Ia menyampaikan, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKD untuk memerintahkan PPTK menagih kelebihan honorarium kepada panitia pelaksana atas kegiatan-kegiatan sesuai
dengan Lampiran 3 untuk disetorkan ke Kas Daerah.

"Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan PPK supaya lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan serta tidak lagi
memasukkan komponen overhead dan keuntungan pada penyusunan RAB pada
pekerjaan swakelola lainnya," ujarnya.

"Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman supaya memerintahkan PPK masing-masing pekerjaan untuk meminta rekanan pelaksana pekerjaan terkait menyetorkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan kesalahan koefisien senilai, Rp75.629.733,65 ke Kas Daerah," sambungnya

Kemudian ia menyampaikan, kepala dinas PUPR memerintahkan PPK masing-masing pekerjaan untuk meminta rekanan pelaksana pekerjaan terkait menyetorkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan kesalahan koefisien senilai Rp51.200.860,39 ke Kas Daerah.

Terkait dengan LHP tersebut, Ketua YARA Perwakilan Nagan Raya, Muhammad Zubir meminta, Pemkab Nagan Raya untuk menindak lanjuti hasil temuan BPK Nomor: 05.A/LHP/XVIII.BAC/05/2019 Tanggal 17 Mei 2019.

"Jika memang sudah ditindaklanjuti, maka sudah sepatutnya Pemkab mempublikasi agar semua masyarakat Nagan Raya tau bagaimana penanganan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku," terang M. Zubir.

Hal tersebut,untuk menciptakan good government, Pemerintah yang transparan dan akuntabel. Zubir berharap agar kedepan Pemkab Nagan Raya lebih terbuka dalam hal publikasi Informasi yang dianggap harus disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nagan Raya.

"Itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik", tutup Muhammad Zubir. (Sofyan HS/hr)

Berita Terkait