YARA Temukan Galian C Ilegal di Simeulue, DPRK: Diduga Ada Oknum Yang Melindungi

YARA Temukan Galian C Ilegal di Simeulue, DPRK: Diduga Ada Oknum Yang Melindungi
Foto: YARA Temukan Galian C Ilegal di Simeulue, DPRK: Diduga Ada Oknum Yang Melindungi (ist)

SIMEULUE - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Simeulue menemukan sebuah galian C sedang beroperasi di Titi Olor desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue yang diduga kuat tak mengantongi izin (Ilegal).

Hal ini disampaikan Ketua Bidang Advokasi YARA Perwakilan Simeulue Hermansyah Manurung, SH kepada pemburunews.co, bahwa penambangan ilegal ini ia temukan berdasarkan investigasinya lapangan pada hari Rabu (11/11/2020) lalu.

"Pada hari Rabu yang lalu lalu tepat di Titi Olor kecamatan Teluk Dalam Simeulue, terlihat jelas Excavator yang sedang bekerja melakukan penggalian material tanah urug dan terpantau juga sejumlah truck angkutan yang beroperasi mengangkut material menuju lokasi sebuah proyek penimbunan jalan lokasi Titi Olor - Sambay Kecamatan Teluk Dalam," sebut Manurung kepada pemburunews.co melalui sambungan teleponnya, Jumat (13/11/2020) sore.

Jalan yang ditimbun menggunakan agregat dari galian C ilegal tersebut, tambah Manurung, dikerjakan oleh PT. Adek Abang Thahara dengan nilai kontrak Rp 6.069.185.000 yang bersumber dari APBK Simeulue tahun 2020.

"Disamping itu titik alat Excavator bekerja berada di daerah hutan diduga masih berada di zona konservasi dan tepat berada di perbukitan, hal ini juga beresiko menyebabkan longsor yang dapat membahayakan pemukiman yang tinggal di kaki bukit tersebut," kata Manurung.

Untuk itu Manurung selaku Ketua Bidang Advokasi YARA Simeulue meminta DPRK Komisi Infrastruktur dan atas nama Lembaga untuk segera melakukan cek lapangan agar fungsi pengawasan dan Legislasi yang menjadi kewenangan di DPRK dapat berjalan, agar tidak terkesan hanya diam dalam melihat fenomena klasik sepeti ini yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian negara.

"DPRK diminta juga maksimalkan penguatan Kelembagaan khusunya penangananan penertiban dalam hal Izin-izin operasional dalam setiap pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan amanah UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 yang menegaskan setiap ada pengeluaran komoditas bahan galian dari aktivitas penetapan lahan harus memiliki izin," sebut Herman lagi.

Masih menurut Hermansyah Manurung, jika operasional galian C tanpa izin beroperasi terus-menerus di Simeulue tanpa penertiban, pihaknya meyakini akan timbul konflik ditengah masyarakat, serta dapat merusak lingkungan di sekitar.

Selain kepada DPRK, YARA juga meminta kepada pihak Kepolisian agar segera menertibkan operasional galian C tersebut, yang diduga kuat belum memenuhi syarat administrasi, berupa izin resmi untuk beroperasi.

"Untuk itu, demi ketertiban dan menjaga kelestarian alam, serta fungsi kontrol stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Simuelue, maka kami meminta kepada Polres Simeulue untuk menertibkan galian C ini, unsur penting dari sebuah penertiban juga untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang tinggal di dekat skala galian tersebut.

DPRK: Ada Oknum Yang Melindungi

Menanggapi permintaan YARA kepada DPRK untuk turun lapangan meninjau temuan galian C yang diduga ilegal, DPRK memberikan apresiasi kepada YARA karena langkah YARA untuk menginvestigasi pengrusakan hutan akibat galian C yang tidak memiliki izin tersebut sudah sangat tepat, karena selama galian C ini beroperasi belum ada yang mampu mengungkap ke permukaan.

"Sebenarnya sejak beberapa hari lalu, kami dari pihak Lembaga DPRK sudah pernah menerimah laporan masyarakat dan juga surat dari Ormas GEMPAR yang meminta peninjauan lapangan tentang pengrusakan hutan akibat penambangan Galian C ilegal tersebu oleh oknum pemilik proyek jalan di daerah Titi olor Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam, namun DPRK bukan tidak merespon cepat tetapi beberapa orang Anggota DPRK dan pimpinan dari Komisi C sebagai Leading sektornya pada saat ini sedang melaksanakan tugas Dinas luar Daerah," kata Syahrian salah seorang anggota DPRK Simeulue yang dihubungi pemburunews.co, Sabtu (14/11/2020).

Untuk menjalankan amanah rakyat, tambah Syahrian, sebagaimana tugas pokok dan fungsi lembaga DPRK sebagai pengawasan, akan membuat agenda untuk melakukan kunjungan kerja ke lokasih penambangan Galian C ilegal tersebut dan mengukur berapa besar kerusakan hutan tersebut untuk ditindaklanjuti kepada penegak hukum.

Dikatakan Anggota Legislatif dari Partai Demokrat ini, belum lama ini pihak Polres Simeulue telah menangkap seorang penambang galian C ilegal, yang begitu cepat diproses seperti yang sudah viral di beberapa media dan sosial media.

"Lalu hari ini muncul pertanyaan, mengapa Galian C Ilegal yang sama seperti ditemukan oleh YARA ini belum diproses dan dihentikan, padahal sebelum ditemukan YARA ini sudah ada isu-isu galian C ilegal ini di tengah masyarakat, maka patut diduga ada oknum yang melindungi dalam proyek ini. Namun walaupun demikian, DPRK akan tetapi mengungkap oknum dibalik ini dan kami minta kepada YARA untuk membantu DPRK," tutup Syahrian.

(Kirfan)

Berita Terkait